JAKARTA, KOMPAS — PT Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro menyepakati penyelarasan program di berbagai bidang, Rabu (17/6/2026). Dengan demikian, program antarpihak yang dijalankan tidak akan tumpang tindih sehingga mampu mempercepat pembangunan daerah.
Nota kesepahaman yang ditandatangani di Jakarta tersebut mencakup bidang pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Bupati Mimika Johannes Rettob. Hadir pula Ketua Pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) Leonardus Tumuka.
Tony menuturkan, kerja sama antara PT Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika (Papua Tengah), dan YPMAK sudah berjalan baik selama ini. Nota kesepahaman tersebut kian memperkuat kolaborasi agar program-program yang dijalankan menjadi lebih terintegrasi dan terkoordinasi.
YPMAK mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia yang jumlahnya mencapai 1 persen dari penghasilan kotor perusahaan. Contohnya, jika penerimaan kotor pada tahun lalu sebesar 8 miliar dolar AS, YPMAK akan mengelola 80 juta dolar AS. Demikian seterusnya setiap tahun hingga 2041.
”Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan apa yang sudah berjalan baik selama ini. Tujuannya adalah demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro, serta suku kerabat lainnya,” ujar Tony.
Kabupaten Mimika memiliki PT Freeport dan YPMAK, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Kehadiran dua entitas ini diharapkan mampu membawa dampak yang jauh lebih baik. Selama ini, program difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis desa, dan infrastruktur.
Lebih lanjut Tony menuturkan, kontribusi PT Freeport untuk Kabupaten Mimika mencapai Rp 4,8 triliun pada 2025. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, dan pajak daerah. Ditambah lagi dengan bagi hasil dari keuntungan bersih yang diterima pada 2026 sebesar Rp 1,2 triliun, total hak yang diterima Mimika mencapai sekitar Rp 6 triliun.
”Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ujarnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Tony juga mengemukakan bahwa situasi operasional PT Freeport Indonesia saat ini belum pulih sepenuhnya pascaterjangan aliran lumpur material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada September 2025.
Pada semester I-2026, operasional masih berada di tingkat 50 persen dari kapasitas normal. Pada semester II-2026, kapasitas tersebut akan meningkat menjadi 65 persen, lalu ditargetkan mencapai 75 persen pada semester I-2027. Pemulihan ini akan terus dipacu menuju kapasitas 100 persen pada akhir semester kedua tahun depan.
Meskipun operasional baru mencapai 50-60 persen pada semester II-2026, PT Freeport diproyeksikan masih akan memberikan kontribusi sebesar Rp 4 triliun apabila semua rencana berjalan dengan baik. Selanjutnya, kontribusi pada 2027 diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp 5 triliun, mencapai Rp 7 triliun pada 2028, dan kembali naik menjadi Rp 7,5 triliun pada 2029.
”Semoga kami juga bisa mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sehingga manfaat yang diberikan kepada Kabupaten Mimika, kabupaten lainnya, serta bagi Indonesia secara keseluruhan, bisa terus berlanjut sampai dengan usia tambang berakhir,” kata Tony.
Sementara itu, Johannes Rettob menuturkan, pembangunan di Kabupaten Mimika didukung oleh PT Freeport, YPMAK, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Jika semua pemangku kepentingan saling bekerja sama, hal ini akan mempercepat pemerataan pembangunan.
”Namun, selama ini kita masih bekerja secara parsial dan sendiri-sendiri. Kolaborasi sebenarnya sudah ada, tetapi berjalan tanpa pedoman baku,” kata Johannes.
Lewat nota kesepahaman tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menindaklanjuti program sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, tidak akan terjadi lagi tumpang tindih program di lapangan.
Apalagi, saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika sedang berupaya keras menurunkan angka tengkes (stunting) di tengah adanya pemotongan dana transfer ke daerah. Dalam hal ini, PT Freeport Indonesia telah banyak membantu riset kesehatan dasar. Riset tersebut menjadi landasan penting bagi pembangunan di berbagai sektor.
”Riset itu bermanfaat untuk mengetahui kondisi infrastruktur secara empiris. Misalnya, kita dapat mengetahui apakah masyarakat rentan sakit karena lingkungan yang kurang baik atau karena faktor infrastruktur dasar yang belum memadai,” ungkapnya.
Kontribusi lainnya berwujud pengembangan fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit. Selain itu, terdapat proyek penyediaan air bersih berkapasitas 100 liter per detik yang mampu mengaliri 55.000 rumah warga.
Secara terpisah, Leonardus Tumuka menuturkan bahwa ada tiga pilar program utama yang telah dijalankan YPMAK, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk menyukseskan program-program tersebut, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antarpemangku kepentingan.
Pihaknya mengelola dana kemitraan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, serta menyalurkan ragam bantuan sosial lainnya. Di bidang pendidikan, program yang sudah berjalan antara lain adalah membiayai lebih dari 4.000 penerima beasiswa.
Selain beasiswa, terdapat pula program asrama pelajar yang bekerja sama dengan sejumlah mitra YPMAK. Program ini tercatat telah berjalan selama lebih dari 20 tahun. Sementara itu, di bidang kesehatan, YPMAK mendirikan Rumah Sakit Mitra Masyarakat.
”Rumah sakit itu ditujukan sebagai fasilitas rujukan bagi masyarakat asli, terutama suku Amungme dan Kamoro, serta kerabat suku lainnya yang memang sangat membutuhkan pelayanan medis,” ujar Leonardus.
