Uji jalan bahan bakar campuran bioetanol 20% atau E20 kini menjadi sorotan setelah pemerintah mendorong industri otomotif untuk segera melakukan pengujian langsung di lapangan. Langkah ini dipandang sebagai tahap awal sebelum kebijakan besar transisi energi diterapkan secara nasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi mandatori E20 mulai berlaku pada 2028 sebagai bagian dari strategi pengurangan ketergantungan impor BBM. Kebijakan ini juga masuk dalam agenda besar kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri.
Namun sebelum itu diterapkan, pemerintah ingin memastikan kendaraan yang beredar di Indonesia mampu beradaptasi dengan bahan bakar campuran etanol. Uji jalan dianggap menjadi tahap krusial untuk mengukur kesiapan industri otomotif.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi, meminta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) segera melakukan road test E20. Ia menekankan bahwa pengujian ini harus dilakukan secepat mungkin bersama pelaku industri.
“Saya sedang minta asosiasi untuk ayo kita sama-sama uji langsung road test E20. Nah itu saya minta tim Gaikindo tuh,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ia juga meminta komitmen industri otomotif untuk tidak menunda proses pengujian tersebut. Pemerintah ingin data riil dari lapangan sebelum menetapkan kebijakan final.
“Kalau itu oke kan berarti 10% nggak apa-apa,” kata Eniya. Pernyataan ini merujuk pada kemungkinan penerapan bertahap sebelum E20 diterapkan penuh.
Eniya menyebut secara teoritis kendaraan modern dinilai mampu menggunakan campuran etanol hingga kadar lebih tinggi. Ia bahkan merujuk pada sejumlah kajian yang menunjukkan potensi hingga 30%.
“Produk-produk mobil yang sekarang itu bisa sampai 30%, itu di jurnal ada,” tambahnya. Namun ia menegaskan tetap diperlukan pembuktian melalui uji jalan.
Pemerintah menilai keberhasilan uji E20 akan membuka jalan percepatan menuju penggunaan E10 lebih dulu. Tahapan ini dianggap penting untuk menghindari risiko teknis di lapangan.
Rencana E20 juga menjadi bagian dari strategi besar pengurangan impor bahan bakar minyak nasional. Pemerintah ingin memaksimalkan potensi energi berbasis komoditas lokal seperti singkong, jagung, dan tebu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia berpeluang besar menekan impor BBM melalui kebijakan ini. Ia mencontohkan potensi pengurangan impor hingga 8 juta kiloliter.
“Kalau kita mandatori 20%, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter,” ujar Bahlil. Ia menegaskan kebijakan ini memiliki dampak strategis bagi ketahanan energi nasional.
Baca Juga: Anak Buah Bahlil Pastikan Harga Pertamax Turun Asal Satu Syarat Ini Terjadi
Bahlil juga menyoroti keberhasilan program biodiesel yang sudah berjalan hingga campuran 40%. Bahkan Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar setelah program tersebut berjalan bertahap.
Namun transisi menuju E20 diperkirakan tidak akan berjalan tanpa tantangan teknis. Kesiapan mesin kendaraan, distribusi BBM, hingga standar industri menjadi faktor penentu.
Karena itu, uji coba bersama Gaikindo menjadi penentu arah kebijakan berikutnya. Hasil uji ini akan menentukan seberapa cepat Indonesia bisa melangkah ke era bioetanol.
