PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal tudingan punya jaringan politik dengan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. Sederet politikus PDIP membantah tudingan yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi BEM Bersatu itu.
Pada Selasa (16/6/2026), perwakilan dari BEM Bersatu sekaligus Ketua BEM Hukum UIC, Rahmat Djimbula, menyatakan itu dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur. Dia menyoroti kedekatan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, yang merupakan salah satu penggerak aksi, dengan seorang purnawirawan jenderal.
Hal itu didasari kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang terkait dengan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," kata Djimbula.
Selain itu, mereka menyebut Tiyo juga dijadwalkan akan hadir dalam dialog yang berisi tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Hal-hal tersebut yang jadi landasan mereka menyebut Tiyo memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.
"Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," ujarnya
Ganjar Anggap Upaya Kaburkan PersoalanKetua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi tudingan aliansi tersebut. Ganjar menilai kritik seharusnya dijawab dengan data, bukan pelabelan yang menurutnya mengaburkan persoalan.
"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6).
"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," sambungnya.
(fca/azh)
