JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan, pagu indikatif Polri untuk 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 118 triliun, tetapi angka itu dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan ideal institusinya.
"Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp118 triliun rupiah. Jika dibandingkan usulan kebutuhan ideal Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp178 triliun rupiah, baru terpenuhi 66,4 persen," kata Dedi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Baca juga: Polri Minta Tambahan Anggaran Rp 66,1 T untuk Gaji, Kendaraan Listrik, hingga Pengamanan Pemilu
Menurut dia, setelah dilakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, kebutuhan ideal anggaran Polri kembali meningkat.
"Setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dollar AS saat ini, maka kebutuhan ideal anggaran Polri untuk tahun anggaran 2027 naik sebesar Rp 184 triliun rupiah," ujar Dedi.
Dengan kebutuhan ideal sebesar Rp 184 triliun dan pagu indikatif Rp 118 triliun, Polri masih menghadapi kekurangan anggaran Rp 66,1 triliun.
Baca juga: Komisi III Dukung Tambahan Anggaran Polri, Antisipasi Eskalasi Jelang Pemilu 2029
"Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027, masih terdapat kekurangan Rp 66,1 triliun rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Polri mengajukan kekurangan tersebut pada Kementerian Keuangan dan Menteri PPN Bappenas," ucap Dedi.
Untuk belanja pegawai hingga persiapan Pemilu 2029Dalam paparannya, Dedi merinci tambahan anggaran Rp 66,1 triliun tersebut akan dialokasikan ke tiga kelompok belanja, yakni belanja pegawai Rp 4,5 triliun, belanja barang Rp 20,9 triliun, dan belanja modal Rp 40,6 triliun.
Untuk belanja pegawai sebesar Rp 4,5 triliun, anggaran diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan akibat perubahan batas usia pensiun, kenaikan remunerasi sebesar 80 persen, kekurangan gaji rutin dan tunjangan, serta rencana penerimaan anggota Polri pada 2027.
Sementara itu, tambahan belanja barang sebesar Rp 20,9 triliun akan digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional kepolisian.
Di antaranya pembiayaan BBM dan listrik, penambahan dukungan operasional Bhabinkamtibmas, pengadaan perlengkapan untuk persiapan pengamanan Pemilu 2029, serta peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk menambah dukungan bagi peralatan khusus kepolisian, pemeliharaan bangunan dan peralatan, kebutuhan perlengkapan personel, pembentukan satuan kerja baru dan peningkatan tipologi satuan kerja, hingga operasi-operasi kepolisian seperti Operasi Damai Cartenz, Operasi Lilin, dan Operasi Ketupat.
Baca juga: Polri Minta Tambahan Rp 66,1 T, Anggota DPR Dorong Penggunaan Body Camera untuk Polisi
Selain itu, Polri mengusulkan tambahan dana untuk penanggulangan bencana, pengamanan VVIP, penanganan kerusuhan massa, serta pengamanan berbagai kegiatan nasional maupun internasional.
Adapun porsi terbesar berada pada belanja modal yang mencapai Rp 40,6 triliun.
Anggaran itu akan dipakai untuk pengadaan kendaraan listrik pelayanan masyarakat beserta stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL), pemenuhan kendaraan khusus Korps Brimob, pembangunan dan peningkatan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), pembangunan markas kepolisian di berbagai daerah, hingga pembangunan rumah dinas anggota Polri.
