SEMARANG, KOMPAS — Ratusan mahasiswa kembali berdemonstrasi di depan kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/6/2026) petang. Dalam demonstrasi keempat yang digelar mahasiswa sepanjang Juni ini, lagi-lagi tak ada satupun pejabat yang menemui massa, baik dari pemerintah provinsi Jateng maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng.
Unjuk rasa yang digelar pada Rabu diprakarsai oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Semarang. Dalam aksi bertajuk "negara sekarat, pemerintah pengkhianat" itu, mereka menyoroti sejumlah isu, salah satunya terkait program Makan Bergizi Gratis.
Ketua Korps PMII Putri Kota Semarang, Farda Nihayatul Ulum mengatakan, MBG merupakan program yang membawa lebih banyak kerugian dibanding keuntungan bagi rakyat. Yang justru mendapatkan keuntungan dari program itu, dikatakan Farda, merupakan para pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kepala Badan Gizi Nasional kemarin menyatakan MBG tidak akan bubar karena pemilik SPPG-nya adalah polisi, tentara dan juga DPR. Perputaran anggaran MBG itu larinya semua ke kaum-kaum rezim itu. Sehingga, yang dijanjikan di awal, pengambilan produksi MBG dari masyarakat sampai hari ini tidak terbukti," kata Farda ditemui usai demosntrasi, Rabu malam.
Selain itu, Farda juga menilai banyak ketidaksesuaian dalam program MBG, terutama terkait anggaran. Sering kali, menu MBG yang didapatkan para penerima manfaat jauh di bawah anggaran yang ditentukan yakni Rp 13.000 - Rp 15.000 per porsi.
Farda juga menyebut, para mahasiswa juga mengkritisi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Menurut Farda, program itu tidak terlalu mendesak bagi masyarakat.
Untuk itu, mereka mendesak pemerintah menghentikan program-program, baik MBG, Koperasi Merah Putih, maupun Sekolah Rakyat. Lalu, anggaran yang semula diperuntukan bagi program-program itu bisa dialihkan untuk membiayai program lain yang dinilai lebih esensial bagi rakyat.
Tak hanya itu, PMII juga menuntut pemerintah segera merestrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga bahan bakar minyak, dan memulihkan kondisi perekonomian. Mereka juga mendesak pemerintah merevisi UU Polri dan UU TNI, mengembalikan supremasi sipil, menghapuskan militerisme dari ruang sipil, dan mengusut tuntas represifitas aparat kepada rakyat.
Massa aksi juga berharap, pemerintah menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengakui kegagalannya, membersihkan kabinet dan pemerintahan dari pejabat tidak berkompeten, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintaha, serta menjamin kesejahteraan rakyat.
Selain kepada pemerintah pusat, mahasiswa juga mengajukan tuntutan bagi Pemerintah Provinsi Jateng. Massa aksi mendesak Pemprov Jateng bertanggung jawab atas kerusakan ekologi dan kemiskinan struktural di Jateng. Selain itu, mereka juga menuntut Pemprov Jateng mengembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat melalui reforma agraria.
Awalnya, massa aksi ingin agar pejabat Pemprov Jateng turun menemui mereka. Namun, permintaan itu tak dituruti. Mereka lantas meminta agar diizinkan masuk ke halaman kantor Gubernur Jateng untuk membacakan tuntutan aksi. Sayangnya, hal itu juga tidak bisa dilakukan lantaran pintu gerbang dikunci dari dalam dan dijaga ketat oleh ribuan polisi.
Massa aksi sempat beradu argumen dengan polisi karena dihalangi untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Jateng. Massa yang marah lalu mengguncang pagar, berharap supaya diberi kesempatan masuk. Kendati demikian, upaya itu tak juga membuahkan hasil.
"Kami sangat kecewa karena tidak ada satu pun pejabat yang menemui. Padahal, kami datang membawa kajian, membawa hasil penelitian, dan naskah akademik dari akar rumput," ucap Farda.
Demonstrasi yang digelar pada Rabu merupakan unjuk rasa keempat yang digelar mahasiswa di Kota Semarang sepanjang Juni. Sebelumnya, demonstrasi digelar mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jateng pada Jumat (5/6/2026), mahasiswa Universitas Diponegoro pada Jumat (12/6/2026), Himpunan Mahasiswa Islam dan BEM Semarang Raya pada Senin (15/6/2026).
Ahmad Alfani Hasan, perwakilan dari PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang mengatakan, aksi yang dilakukan para mahasiswa di Semarang tidak akan berhenti begitu saja. Ke depan, mereka menyebut, aksi-aksi serupa bakal terus digelar hingga tuntutan-tuntutan mahasiswa dipenuhi.
"Targetnya adalah sampai sampai semua tuntutan kami tercapai, sampai kondisi ekonomi dan politik tidak kolaps lagi, sampai kesejahteraan bisa kembali kepada rakyat. Sebelum tercapai semuanya, enggak akan pernah selesai," ujar Alfani.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen mengakui, pejabat Pemprov Jateng memang tidak menemui massa aksi dalam demonstrasi-demonstrasi yang digelar mahasiswa di depan kantornya. Meski demikian, Yasin mengklaim pihaknya sudah mencatat dan memetakan tuntutan-tuntutan para mahasiswa.
"Kami akan mengawal itu semua, kami akan mendengarkan semuanya, dan sampai saat ini memang apa yang disuarakan oleh kawan-kawan ini sifatnya adalah untuk pemerintah pusat. Sehingga, kami pastikan bahwa suara itu tersampaikan," katanya.
Yasin menyebut, Gibran sebagai perwakilan dari pemerintah pusat telah menemui mahasiswa yang berdemonstrasi. Menurut Yasin, pemerintah daerah masih menunggu hasil dari pertemuan tersebut.
"Hasil dari demo itu oleh pemerintah pusat juga sudah disikapi. Nah, sikap dari pemerintah pusat ini yang harus kita kritisi lagi, kita sikapi lagi," ucap dia.
