Gejolak harga bahan pangan membuat para pedagang coto dan konro di Makassar menghadapi pilihan serba sulit. Setelah bertahan dengan menekan keuntungan, mereka akhirnya menempuh jalan terakhir. Harga jual dinaikkan agar usaha tetap berjalan.
Hari belum tinggi saat Iccang (21) telah duduk santai sembari mengamati mereka yang singgah. Karyawan sebuah warung coto terkenal di Jalan Pettarani, Makassar, bersiap menyambut pembeli yang datang, Rabu (17/6/2026). Namun, hanya segelintir pengunjung datang menikmati sajian coto. Warung berkapasitas ratusan orang itu baru terisi kurang dari seperempat.
“Sudah beberapa bulan pengunjung turun terus. Mungkin karena ekonomi lagi susah,” ucapnya. Ia adalah satu dari delapan karyawan yang sedang bekerja siang itu. Total ada 17 karyawan yang dibagi menjadi dua waktu kerja. “Bos juga terpaksa naikkan harga coto sebulan terakhir.”
Iccang menuturkan, harga seporsi coto di tempatnya telah naik menjadi Rp 25.000. Sejak sebulan terakhir, harga itu menyesuaikan dari harga sebelumnya Rp 23.000.
Tidak hanya coto, harga ketupat juga naik. Dari Rp 2.000 ke Rp 3.000 per porsi. “Bos saya pusing, harga semua naik. Daging, rempah, bumbu, beras, hingga daun pandan naik. Sementara pengunjung berkurang,” ucapnya.
Kenaikan harga, katanya, menjadi pilihan berat yang harus ditempuh. Namun, melonjaknya harga membuat pilihan itu terpaksa diambil. “Belum bicara harga gas yang melonjak,” katanya.
Jelang Senin (16/6/2026) siang, warung Konro di salah satu pusat ekonomi Makassar masih terlihat lengang. Belum ada seorang pun pengunjung. Meja dan kursi telah tertata rapi sejak beberapa jam sebelumnya.
Salmia (48), pemilik warung, menunggu pembeli dari balik meja kasir. Sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai terbiasa dengan pengunjung yang kian berkurang. Pola baru terjadi seiring situasi ekonomi yang tidak menentu.
“Di atas 20 persen turunnya,” ucapnya.
Penurunan ini, ia menyampaikan, kian terasa seusai Ramadhan hingga saat ini. Pengunjung yang datang juga tidak berbelanja seperti sebelumnya. Terkadang memesan sop tanpa ikan, atau sebaliknya. Selain itu, juga memesan konro, tetapi minum hanya air putih.
“Biar parkiran padat, tapi yang datang paling satu dua orang dari mobil. Beda kalau dulu, satu mobil itu sekeluarga, atau dengan teman-temannya,” tutur Salmia.
Sejak Maret lalu, ia melanjutkan, memang telah terpaksa menaikkan harga jual, Rp 2.000 untuk setiap porsi. Satu porsi konro dihargai Rp 60.000, naik dari sebelumnya yang seharga Rp 58.000. Sop saudara kini seharga Rp 28.000, dari sebelumnya Rp 26.000.
Saat ini, tambah Salmia, ia kian kelimpungan. Sebab, harga bahan masakan kian melonjak. Selain daging, bumbu, cabai, kacang, hingga tomat, juga melambung. Ia terpaksa memutar akal agar makanan tetap cukup dengan harga saat ini.
“Dengan harga sekarang saja pengunjung kurang. Bisa dibayangkan kalau harga dinaikkan lagi,” keluhnya.
Harga konro dan coto memang mulai naik di beberapa warung terkenal di Makassar. Gejolak harga membuat produksi meningkat. Sebuah warung coto terkenal di pusat kota Makassar juga telah menaikkan harga sejak beberapa pekan terakhir. Alasannya, harga bahan kian melambung.
Satu porsi coto, terang Reza, kasir warung, seharga Rp 27.500 termasuk pajak. Harga ini naik Rp 1.000 rupiah dibanding sebelumnya. “Mau tidak mau dinaikkan karena biaya produksi terus bertambah. Mulai dari bumbu, daging, sampai daun pisang,” terangnya.
Survei Litbang Kompas yang dilakukan secara nasional pada April lalu menunjukkan, sekitar 56 persen responden menilai kondisi perekonomian bangsa saat ini sedang buruk. Bahkan, jika disandingkan dengan survei serupa pada awal tahun ini, kondisinya justru kian memburuk.
Pada Januari 2026, responden yang menilai kondisi buruk itu masih di kisaran 46 persen. Namun, tiga bulan berselang, jumlah responden yang merasakan situasi tersebut melonjak sekitar 10 persen. Ada sejumlah indikator yang menggambarkan situasi saat ini memang tidak sebaik awal tahun. Indikasinya terlihat dari pengakuan responden yang menyatakan adanya perubahan tingkat pendapatan yang mereka peroleh.
Pada survei Januari 2026, jumlah responden yang menyatakan penghasilannya menurun ada sekitar 25 persen. Terdiri dari 2,4 persen penurunan pendapatan karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 23,2 persen lainnya karena usaha yang melambat. Pada survei April lalu, jumlah masyarakat yang menyatakan penghasilannya susut melonjak menjadi 32,5 persen. Rinciannya, hampir 2 persen karena terkena PHK dan 30-an persen lainnya karena usaha lesu. Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomian relatif melambat sehingga turut berdampak pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat secara luas (Kompas, 13 Juni 2026).
Guru besar ekonomi Universitas Hasanuddin Marsuki menjabarkan, kelas menengah hingga bawah, juga pelaku UMKM, adalah pihak paling terdampak dalam situasi ini. Sebab, mereka tidak memiliki pendapatan lain di tengah situasi ekonomi yang sulit dan berat.
Padahal, harga-harga terkoreksi imbas berbagai hal. Biaya distribusi naik, bahan bakar melejit, hingga kenaikan harga pangan. Dari gas, hingga daun pandan pun naik. Hal itu membuat mereka kesulitan dalam mencari pendapatan.
“Pelaku usaha bingung antara mau menaikkan harga atau kehilangan konsumen. Akhirnya beberapa melakukan shrinkflation, atau memodfikasi barang jualan. Yang biasanya 15 potong daging dalam semangkuk coto, menjadi tinggal 10, contohnya,” tutur Marsuki.
Bagi konsumen, yang notabene adalah kelas menengah ke bawah, tentu fokus pada pemenuhan kebutuhan utama. Mereka menjadi sulit untuk makan di luar, atau paling tidak mengurangi durasi belanja.
Hal ini, terang Marsuki, akan berbahaya jika terus berlanjut. Sebab, kelas menengah akan terus turun menjadi masyarakat miskin, dan masyarakat miskin akan menjadi sangat miskin. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi stagnan, masyarakat miskin melonjak, dan pengangguran bertambah.
Oleh karena itu, pemerintah pusat harus mengambil langkah segera terhadap hal ini. Harga BBM harus dikoreksi seiring penurunan harga global. Pengawasan dilakukan untuk menghindari oknum yang memanfaatkan situasi saat ini.
Pemerintah daerah juga harus peka dan bekerja serius. “Pemprov menjadi pihak yang bertanggung jawab secara regional untuk menyediakan ruang bagi masyarakat, memudahkan urusan dan bantuan, bahkan mengajak pihak lain untuk terlibat, misalnya pada asuransi dan perbankan. Sehingga UMKM bisa mendapatkan kredit mudah dan cepat dengan seleksi yang ketat,” ujarnya. “Kalau tidak, harga coto dan konro akan terus tinggi, bahkan akan banyak yang tutup jika harga terus melambung.”
Berdasarkan hasil kajian Mandiri Institute, konsumsi kelompok transisi menuju kelas menengah masih berfokus pada kebutuhan primer, terutama terkait dengan mobilitas, kebutuhan rumah, dan pembayaran.
Kelompok ini terdiri dari calon kelas menengah ke atas (upper aspiring middle class) dengan pengeluaran bulanan Rp 1,6 juta-Rp 2,25 juta per kapita dan kelas menengah ke bawah (lower middle class) dengan pengeluaran bulanan Rp 2,25 juta-Rp 5,45 juta per kapita.
Masih merujuk kajian yang sama, porsi belanja kendaraan dan BBM di kelompok ini pada 2025 tercatat sebesar 20 persen dari total konsumsi di luar makanan. Ini disusul dengan konsumsi rumah dan pemeliharaan yang mencapai 13 persen.
Bagi Salmia, seporsi konro yang terus dijual, dan pembeli yang terus datang, pertanda ekonomi membaik. Namun, saat harga naik, dan pengunjung berkurang, menjadi dampak besar bagi dirinya, dan para karyawan. “Pintar-pintarnya kita ini mengatur kalau situasi begini. Semua harga naik, kata orang-orang di pasar, semua karena program MBG,” keluhnya
