Pasir pantai berwarna karamel, air laut biru kehijauan, hingga hutan mangrove yang rapat adalah pemandangan tanpa henti di tempat ini. Saat menyelam beberapa meter saja, terumbu karang dan berbagai jenis ikan warna-warni menyambut, termasuk penyu.
Di beberapa titik, wisatawan bahkan bertemu hiu paus (Rhincodon typus) dan orca (Orcinus orca). Dengan hanya bermodal gawai, pengunjung bisa asal memotret berbagai sudut dengan hasil memikat.
Area ini adalah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Luasnya lebih dari 285.000 hektar atau sekitar empat kali luas daratan Jakarta.
Ia membentang dengan keindahan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan perairan. Tercatat sebagai bagian dari segitiga terumbu karang dunia, area ini punya keanekaragaman hayati laut tinggi.
Tutupan hutan mangrovenya seluas 17.704 hektar berada di pesisir. Padang lamun seluas 1.808 hektar menyokong kesehatan biota laut. Wilayah ini juga menjadi habitat bagi setidaknya 397 spesies, termasuk 162 spesies bernilai konservasi tinggi.
Dengan keunikan tersebut, Dinas Pariwisata Kaltim mencatat, wisata bawah air dan pesisir Kabupaten Berau jadi destinasi wisatawan mancanegara (wisman). Pada April-Mei 2026, dari 10.000 kunjungan wisman, sebagian menuju Berau.
Pengunjung lokal tak kalah banyak. Misalnya saja, Kampung Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk-Biduk dikunjungi 10.000 wisatawan lokal selama libur Lebaran 2026. Mereka menyusuri hutan mangrove, Hutan Lindung Sigending, melihat penyu dari atas perahu, hingga memotret kawanan bekantan.
”Beberapa pengunjung juga menyeberang ke Pulau Kaniungan Besar dan Pulau Kaniungan Kecil,” kata Ilyas (36), pelaku wisata setempat, saat ditemui pada Senin (1/6/2026).
Pulau Kaniungan Besar seluas 73 hektar dan Pulau Kaniungan Kecil yang tak berpenghuni menawarkan keheningan dan pemandangan alam memesona.
Sejak diresmikan pada 2016, KKP3K KDPS masih dikelola bertahap. Pemprov Kaltim telah membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang mengelola kawasan tersebut.
Namun, unit tersebut belum bisa menarik tarif bagi wisatawan asing dan operator wisata yang membawa turis masuk ke area tersebut. Sebab, penarikan tarif harus punya landasan hukum berupa peraturan gubernur Kaltim.
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim M Ali Aripe mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian biaya yang rela dibayarkan (willingness to pay) bagi operator wisata dan turis.
”Draf pergub sudah kami usulkan sejak Oktober 2025. Saat ini kami terus tindak lanjuti,” ujar Ali saat ditemui di Samarinda, 6 Juni 2026.
Dengan pergub tersebut, KKP3K KDPS bisa dikelola dan mendatangkan penghasilan bagi daerah, termasuk masyarakat. Salah satu contoh terbaik dalam mengelola kawasan konservasi dan ekowisata sejenis adalah Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya.
Kepala UPTD KKP3K KDPS Didik Riyanto S mengatakan, badan layanan umum daerah (BLUD) di Raja Ampat bisa mengelola Rp 27 miliar dalam setahun dari tarif layanan ke kawasan konservasi dan ekowisata.
Dengan anggaran tersebut, mereka bisa membuat program kepada masyarakat untuk turut menjaga kawasan, membuat layanan kedaruratan bagi wisatawan, sampai program kebersihan lingkungan.
Saat ini, UPTD KKP3K KDPS hanya mengelola anggaran Rp 198 juta untuk tahun 2026. Biaya itu tak cukup untuk menjaga dan mengelola kawasan yang teramat luas.
Beruntung, kelompok masyarakat di pesisir dan pulau kecil di sana mendapat pendampingan dari organisasi nonpemerintah, salah satunya Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Warga diberi pendampingan dan bantuan anggaran untuk memantau penyu dan melaporkan jika ada gangguan bagi keanekaragaman hayati.
”Kami mendapat laporan dari warga, tempo hari ada pengeboman ikan di perairan Pulau Balikukup. Kami koordinasi langsung dengan aparat,” kata Didik.
Ia mengatakan, kelak ketika pergub Kaltim sudah terbit, mereka bisa bersalin menjadi BLUD seperti di Raja Ampat. Dengan demikian, mereka bisa menarik tarif bagi wisatawan dan mengelola anggaran lebih fleksibel tanpa harus berharap dari anggaran Pemprov Kaltim.
Didik sudah merancang akan mengalokasikan 25-30 persen pemasukan untuk warga. Masyarakat yang turut menjaga kawasan bisa diberi dukungan finansial atau diberi pelatihan guna meningkatkan kapasitas menjaga area konservasi.
Dua wilayah yang banyak dikunjungi wisman di Berau adalah Pulau Derawan dan Pulau Maratua. Beberapa kapal pinisi dari luar daerah kerap singgah membawa banyak turis asing ke sana. Didik menyebut hal itu menjadi potensi pendapatan saat pihaknya bisa mengenakan tarif layanan.
”Dari kajian awal kami, potensi satu tahun di sini minimal Rp 6 miliar,” kata Didik.
Saat ini, Didik mengelola kawasan itu bersama lima anggota. Idealnya, kawasan itu setidaknya dikelola oleh 57 orang. Setelah menjadi BLUD, mereka akan membangun pos di empat lokasi, yakni Pulau Derawan, Teluk Sulaiman, Kecamatan Talisayan, dan Pulau Maratua.
Selain sebagai pos tarif layanan, di sana akan terdapat tim penyelamatan jika terjadi sesuatu pada wisatawan. Operator wisata yang masuk ke sana pun bisa diarahkan untuk bermitra dengan pelaku wisata lokal agar masyarakat setempat turut mendapat manfaat ekonomi.
Serial Artikel
Dulu Diburu, Kini Dirindu: Penyu dan Jalan Baru Warga Pesisir Berau
Masyarakat pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Berau beralih melindungi penyu yang dulu mereka buru. Jalan baru konservasi dan ekonomi setempat.
