Pasuruan (beritajatim.com) – Sektor optimalisasi belanja daerah menjadi pembahasan hangat dalam rapat kerja legislatif terkait evaluasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jajaran parlemen mengingatkan agar kebijakan pemangkasan biaya operasional tidak mengorbankan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Langkah penghematan yang diambil oleh pihak eksekutif diharapkan murni didasarkan pada manajemen perencanaan yang matang, bukan karena ketidakmampuan serapan sektor teknis. Hal ini menjadi catatan krusial agar keberlanjutan roda pembangunan di tingkat wilayah tidak melambat.
“Apakah efisiensi belanja tersebut tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar?” tanya Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Sugiarto, saat membacakan pandangan umumnya. Pihaknya menegaskan bahwa transparansi alokasi sisa anggaran harus dijelaskan secara terperinci agar pemanfaatannya pada tahun berjalan dapat dirasakan maksimal oleh warga.
Pihak legislatif juga menyoroti nihilnya realisasi penyertaan modal pada badan usaha milik daerah yang dinilai perlu menjadi perhatian serius tim anggaran. Kondisi kesehatan manajemen internal perusahaan pelat merah tersebut dipertanyakan karena berpotensi membebani target pendapatan asli daerah.
Tantangan fluktuasi ekonomi global yang berdampak pada daya beli masyarakat pelosok menuntut pemerintah daerah untuk menyusun skenario fiskal yang lebih adaptif. Diversifikasi sumber pendapatan baru di luar sektor pajak konvensional dinilai menjadi jalan keluar strategis yang mendesak untuk direalisasikan.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sektor pariwisata dan ekonomi digital,” tambah Sugiarto di hadapan jajaran forum persidangan. Masukan strategis tersebut diharapkan mampu memperkuat jaring pengaman sosial nonreguler di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini.
Meskipun melayangkan sejumlah pertanyaan kritis, fraksi berlambang pohon beringin ini tetap mengapresiasi tingkat kepatuhan administrasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan mempertahankan predikat opini terbaik dari badan pemeriksa pusat dinilai sebagai bukti komitmen bersama yang wajib dijaga.
Seluruh draf dokumen pertanggungjawaban fiskal ini dinyatakan siap untuk dikawal menuju tahapan pembahasan lanjutan di tingkat komisi maupun panitia khusus. Sinergi yang kuat diharapkan dapat melahirkan skema pembiayaan operasional yang lebih pro-rakyat pada sisa periode tahun berjalan. (ada/kun)
