Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar (KBM) Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Cirebon mulai berjalan pada 20 Juli 2026, seiring progres pembangunan fisik yang telah mencapai sekitar 68% hingga pertengahan Juni 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan target operasional tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui sejumlah rapat lintas kementerian. Ia menegaskan, meski pembangunan belum sepenuhnya rampung, pemerintah tetap menargetkan KBM dapat dimulai sesuai jadwal.
“Target dari Kementerian Sosial jelas, pada 20 Juli nanti kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dan siswa sudah mulai bersekolah di Sekolah Rakyat,” kata Hafidz, Kamis (18/6/2026).
Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon akan menampung total 270 siswa yang terbagi dalam tiga jenjang pendidikan, yakni Sekolah Rakyat Dasar (SRD), Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA). Masing-masing jenjang menyediakan 90 kursi siswa.
Setiap jenjang pendidikan terdiri dari tiga rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Dengan skema tersebut, SR Cirebon dirancang sebagai sekolah berasrama yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan pembinaan karakter dan pendampingan sosial bagi peserta didik dari keluarga rentan.
Hafidz menjelaskan, seluruh calon siswa harus berdomisili di Kabupaten Cirebon dan berasal dari keluarga yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 yang masuk kategori miskin ekstrem dan miskin.
Baca Juga
- Progres Konstruksi Sekolah Rakyat Baru 78%, Menteri PU Ungkap Kendalanya
- JKN Lindungi Gibran, Siswa Sekolah Rakyat Pejuang Hepatitis Autoimun
- Mensos Usul Tambahan Anggaran Rp22,49 Triliun untuk Bansos & Sekolah Rakyat
Proses penjaringan peserta didik, lanjutnya, saat ini dilakukan oleh tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping dari Kementerian Sosial. Petugas melakukan penjangkauan langsung ke keluarga yang masuk dalam basis data DTKS untuk memastikan ketepatan sasaran program.
“Jadi, sasaran utamanya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang telah terdata dalam DTKS,” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah menyebut kewenangan pembangunan fisik sepenuhnya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU). Pemerintah daerah hanya berperan dalam mendukung pelaksanaan dan koordinasi lapangan.
Hingga saat ini, Pemkab Cirebon mengaku belum menerima rincian teknis terkait kelengkapan sarana dan prasarana yang masih dalam proses pengerjaan. Informasi yang diterima masih bersumber dari laporan progres pembangunan yang disampaikan Kemen-PU.
Hafidz mengatakan, program ini juga menjadi bagian dari strategi nasional yang mengintegrasikan sektor pendidikan dan perlindungan sosial. Dengan konsep berasrama, pemerintah berharap siswa tidak hanya memperoleh akses pendidikan formal, tetapi juga lingkungan yang mendukung perubahan sosial jangka panjang.
“Tantangan utama masih berada pada kejar target penyelesaian infrastruktur yang hanya menyisakan waktu sekitar satu bulan sebelum jadwal operasional,” tutupnya.
