Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi layanan pendidikan bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pemenuhan hak belajar peserta didik menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan bencana sehingga pihaknya terus melakukan pemulihan pembelajaran, revitalisasi dan relokasi sarana dan prasarana, penyediaan ruang kelas darurat, serta pemberian bantuan bagi pendidik dan peserta didik terdampak.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Mendikdasmen Mu’ti di Jakarta pada Kamis.
Berdasarkan data per 9 Juni 2026, ia menyebutkan sebanyak 4.922 satuan pendidikan berbagai jenjang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Meski demikian, seluruh satuan pendidikan telah kembali melaksanakan pembelajaran dengan tingkat keterlaksanaan mencapai 100 persen.
Dari total sekolah terdampak, lanjut Mu'ti, sebanyak 4.828 sekolah telah kembali belajar di sekolah asal, 52 sekolah menggunakan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih memanfaatkan tenda, dan 7 sekolah menumpang di sekolah atau bangunan publik lainnya.
Pihaknya menargetkan pada tahun ajaran baru Juli 2026 tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik dapat belajar di ruang yang lebih layak. Karena itu, penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi terus kami lakukan agar pada tahun ajaran baru tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda,” kata Mu'ti.
Ia menambahkan dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah memperoleh bantuan revitalisasi, sementara 1.639 sekolah memerlukan dukungan sarana pendidikan.
Hingga saat ini, pihaknya mencatat sebanyak 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai total Rp3,001 triliun.
Dana tahap pertama telah tersalur kepada 3.034 sekolah senilai Rp2,050 triliun, sementara 86 sekolah masih dalam proses penyaluran senilai Rp41,7 miliar.
Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan 310 unit ruang kelas darurat yang tersebar di 88 satuan pendidikan.
Mu'ti menyebutkan sebanyak 171 unit telah selesai dan digunakan, 40 unit sedang dibangun, dan sisanya dalam tahap perencanaan.
Selain itu, lanjutnya, terdapat 97 satuan pendidikan yang harus direlokasi karena berada di kawasan yang tidak lagi aman untuk kegiatan belajar mengajar.
Baca juga: Satgas PRR minta K/L percepat anggaran pemulihan pascabencana Sumatera
Baca juga: Satgas PRR: Kehidupan warga Aceh pascabencana sudah menuju normal
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pemenuhan hak belajar peserta didik menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan bencana sehingga pihaknya terus melakukan pemulihan pembelajaran, revitalisasi dan relokasi sarana dan prasarana, penyediaan ruang kelas darurat, serta pemberian bantuan bagi pendidik dan peserta didik terdampak.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Mendikdasmen Mu’ti di Jakarta pada Kamis.
Berdasarkan data per 9 Juni 2026, ia menyebutkan sebanyak 4.922 satuan pendidikan berbagai jenjang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Meski demikian, seluruh satuan pendidikan telah kembali melaksanakan pembelajaran dengan tingkat keterlaksanaan mencapai 100 persen.
Dari total sekolah terdampak, lanjut Mu'ti, sebanyak 4.828 sekolah telah kembali belajar di sekolah asal, 52 sekolah menggunakan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih memanfaatkan tenda, dan 7 sekolah menumpang di sekolah atau bangunan publik lainnya.
Pihaknya menargetkan pada tahun ajaran baru Juli 2026 tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik dapat belajar di ruang yang lebih layak. Karena itu, penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi terus kami lakukan agar pada tahun ajaran baru tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda,” kata Mu'ti.
Ia menambahkan dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah memperoleh bantuan revitalisasi, sementara 1.639 sekolah memerlukan dukungan sarana pendidikan.
Hingga saat ini, pihaknya mencatat sebanyak 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai total Rp3,001 triliun.
Dana tahap pertama telah tersalur kepada 3.034 sekolah senilai Rp2,050 triliun, sementara 86 sekolah masih dalam proses penyaluran senilai Rp41,7 miliar.
Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan 310 unit ruang kelas darurat yang tersebar di 88 satuan pendidikan.
Mu'ti menyebutkan sebanyak 171 unit telah selesai dan digunakan, 40 unit sedang dibangun, dan sisanya dalam tahap perencanaan.
Selain itu, lanjutnya, terdapat 97 satuan pendidikan yang harus direlokasi karena berada di kawasan yang tidak lagi aman untuk kegiatan belajar mengajar.
Baca juga: Satgas PRR minta K/L percepat anggaran pemulihan pascabencana Sumatera
Baca juga: Satgas PRR: Kehidupan warga Aceh pascabencana sudah menuju normal
