Pantau - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan sehingga masyarakat diminta tidak khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus.
Ia menegaskan bahwa kerahasiaan data responden akan dijaga sesuai ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan sensus di seluruh Indonesia.
"Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami pastikan rahasia data terjaga," ungkap Sonny di Semarang, Kamis (18/6/2026).
BPS Minta Masyarakat Berikan Data yang BenarSonny mengatakan masyarakat memiliki kewajiban memberikan data yang benar agar hasil sensus dapat menggambarkan kondisi ekonomi nasional secara akurat.
Ia menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga mencakup pendataan hingga tingkat keluarga.
Secara nasional terdapat sekitar 32 juta pelaku usaha yang menjadi target pendataan dalam sensus tersebut.
Selain itu, sebanyak 289,3 juta jiwa yang berasal dari 95,3 juta keluarga juga menjadi sasaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Data Sensus Jadi Dasar Kebijakan PembangunanMenurut Sonny, data berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dapat dicapai apabila pemerintah memiliki pemahaman yang kuat terhadap struktur ekonomi melalui data yang akurat.
Sonny juga menegaskan hasil sensus akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah dalam memetakan kondisi ekonomi wilayah masing-masing.
"Data sensus akan memetakan kondisi masing-masing daerah secara lengkap," katanya.
Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia.
