Badan Gizi Nasional (BGN) mengidentifikasi 76 sekolah dengan total 39.353 siswa di Pulau Jawa yang dinilai mampu namun masuk dalam distribusi makan bergizi gratis (MBG). Sekolah tersebut tak lagi jadi prioritas penerima manfaat MBG.
"Sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa yang juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ. Kita akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Agustina, sekolah-sekolah tersebut masuk dalam kategori mampu berdasarkan sejumlah kriteria yang disusun BGN. Salah satunya adalah kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri tanpa bantuan program pemerintah.
"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujarnya.
Ia menjelaskan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut nantinya akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. BGN berencana memperluas jangkauan program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami kerentanan gizi.
"Karena itu pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tuturnya.
Sari menegaskan jumlah 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara. BGN masih terus memperbarui dan memverifikasi data untuk menentukan sekolah maupun kelompok masyarakat yang layak menerima program MBG.
Menurutnya, proses pemutakhiran data dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan gizi, hingga akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.
"Nanti angka itu masih akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya," jelasnya.
Ia menambahkan refocusing penerima manfaat dilakukan agar anggaran negara yang digunakan dalam program MBG dapat lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, intervensi gizi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya, karena kondisi ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini," tutur Agustina.
(bel/eva)
