Dahlan Iskan mantan Direktur Utama PLN sekaligus mantan Menteri BUMN turut buka suara soal berkurangnya pasokan batu bara yang berimbas pada gelombang pemadaman listrik bergilir dua pekan terakhir.
Ia mengaku kalau beberapa waktu belakangan ini sering mendapat curhat dari rekan-rekannya yang merupakan para pelaku sektor kelistrikan, terkait seretnya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik.
“Ya, tentu saya tidak ikut-ikut lagi ya, tetapi saya mendapat curhat dari banyak juga para pelaku kelistrikan,” cerita Dahlan saat on air di program Kelana Kota Suara Surabaya, Kamis (18/6/2026) sore, menanggapi topik soal PLN UID Jatim yang akhirnya mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir karena adanya penurunan pasokan batu bara.
Menurut Dahlan, persoalan utama yang dikeluhkan adalah pasokan batu bara untuk pembangkit listrik mulai tersendat, ketika harga batu bara dunia dan nilai tukar dolar AS berada pada level tinggi.
“Sudah lama sebetulnya bahwa masalah pasok batubara ke pembangkit-pembangkit listrik itu kan agak seret begitu. Karena kalau harga batubara baik, dolar tinggi seperti sekarang, itu kan para pengusaha batu bara kan semangatnya untuk dikirim ke luar negeri. Padahal ini kan produk miliknya bangsa Indonesia. Nah, sekarang ini pasokan untuk pembangkit-pembangkit listrik itu seret,” ujar Abah Dahlan sapaan akrabnya.
Persoalan tersebut, kata Dahlan, berdampak pada cadangan batubara di beberapa unit pembangkit yang kini dalam kondisi kritis dan hanya mampu bertahan untuk hitungan hari. Alhasil, guna menyiasati tipisnya stok batu bara itu, pembangkit terpaksa memangkas daya produksi hariannya.
“Bahkan ada pembangkit listrik yang stok batubara nya itu tinggal 10 hari, tinggal 12 hari. Sementara pengiriman batubara itu kan dari dari Kalimantan, dari Sumatera, yang itu memakan waktu. Nah, sehingga banyak pembangkit listrik ini menurut beberapa teman saya, teman saya yang di bidang itu itu mereka melakukan namanya penghematan batubara,” ungkap Dahlan.
BACA JUGA: PLN UID Jatim Akui Pemadaman Listrik Bergilir karena Penurunan Pasokan Batu Bara
BACA JUGA: PLN Jatim Belum Hitung Kerugian Ekonomi Akibat Pemadaman Bergilir, Fokus ke Optimalisasi
Dia mencontohkan, jika stok batu bara hanya bisa dipakai untuk satu minggu, sementara batu bara baru datang 15 hari lagi, maka pihak pembangkit akan mengurangi kapasitas produksinya. Kondisi riil pengurangan kapasitas ini lah, yang kemudian berimbas pada berkurangnya pasokan listrik ke masyarakat.
“Misalnya ini, misalnya stoknya tinggal satu minggu. Kemudian batubara yang baru baru datang katakanlah 15 hari lagi begitu karena pengapalan (pelayaran kapal) segala macam. Nah, itu mereka mengurangi mengurangi kapasitas. Jadi misalnya kalau biasa bisa memproduksi katakanlah 600 MW, ini memproduksi 400 saja, supaya batu baranya diolor dari cukup seminggu menjadi cukup katakanlah 15 hari begitu,” bebernya.
Pada kesemapatan itu, Dahlan pun menyoroti sikap Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya menyangkal hal tersebut, dan menyatakan bahwa pasokan batubara dalam negeri aman dan lancar.
“Nah, ini yang oleh menteri kita itu dianggap tidak betul. Batu bara lancar segala macam begitu, ya sudahlah. Itu kan memang orang kan begitu. Nah, ya sudah terserah sekarang,” ucap Dahlan.
Penyangkalan dari kementerian itulah, yang dinilainya membuatPLN berada di posisi dilematis. Hasilnya, perusahaan listrik negara itu cenderung menggunakan alasan “pemeliharaan infrastruktur”, daripada mengakui adanya “pemadaman bergilir” imbas berkurangnya pasokan batu bara.
“Memang mungkin PLN ini ini kan perusahaan negara. Dia itu tidak berani kalau misalnya ngomong apa adanya. Apalagi menterinya sudah ngomong seperti itu. Kalau PLN ngomongnya berbeda, nanti dia kena kena sanksi dan segala macam. Tapi kira-kira yang betul adalah itu tadi, banyak pembangkit listrik yang mengolor mengolor batubara agar dicukup-cukupkan, sehingga jangan dibakar banyak-banyak, dan akibatnya kan listrik kurang,” tegasnya.
Dahlan menjelaskan, berkurangnya pasokan batu bara ini harusnya tak terjadi. Menurutnya, batu bara merupakan pemberian dari tuhan untuk Indonesia. Beda dengan kelapa sawit yang harus ditanam lebih dahulu oleh pengusahanya, sehingga butuh waktu.
“Kalau kelapa sawit sih memang di tanah Indonesia, tapi kan pengusahanya kan masih harus membbibit, harus menanam, harus memelihara, harus memanen. Kalau ini kan tinggal ngeruk saja batu bara,” jelasnya.
“Apalagi tidak seperti di Tiongkok, batu barannya berada di 1000 meter di bawah tanah. Di Indonesia ini kan batu baranya kan di permukaan tanah, begitu. Sehingga memang ini harus diatur sebaik-baiknya untuk untuk kepentingan dalam negeri dulu,” sambungnya.
Ia mengungkapkan, ekspor batu bara Indonesia saat ini di kisaran 500 juta ton, sementara kepentingan dalam negeri mungkin 30-130 juta ton. Sehingga, menurutnya kebutuhan dalam negeri tidak berpengaruh banyak pada ekspor, jika produksinya saja pada 2025 lalu mencapai 790 juta ton.
“Enggak banyak dibanding produksi, enggak banyak. Tetap masih bisa ekspor besar-besaran,” jelasnya.
Selain itu, Dahlan menegaskan, regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang mengalokasikan minimal 20 persen hasil produksinya untuk kebutuhan domestik (DMO) sebenarnya sudah sangat jelas. Namun, lemahnya pengawasan membuat aturan tersebut dilanggar habis-habisan.
“Penataan sudah ada bahwa semua tambang batubara harus mencadangkan batubaranya untuk konsumsi dalam negeri yang disebut DMO Domestic Market Obligation. Itu sudah ditentukan tambang A harus menyisihkan berapa ton untuk DMO, tambang B berapa ton untuk DMO dan itu cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tapi itu dilanggar,” sebutnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Dahlan meminta Bahlil Lahadalia Menteri ESDM bertindak tegas langsung mencabut izin usaha pertambangan (IUP) bagi para pengusaha yang mabal dari kewajiban DMO.
“Tanda tangan menteri, tanda tangan buat kebutuhan kan enak kan, tanda tangan kan enggak sampai satu menit untuk menyelesaikan ini. ‘Bahwa barang siapa tambang yang tidak memenuhi kewajiban DMO-nya izin tambangnya di dicabut’ sudah selesai,” pungkas Dahlan. (bil/ham)
