jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Komunikasi PPPK (FKPPPK) Jawa Timur Nurul Hamidah mengungkapkan keprihatinannya karena banyak PPPK yang sudah pensiun tidak mendapatkan apa-apa.
Begitu juga PPPK yang meninggal akibat kecelakaan, sakit, melahirkan, dan lain-lain.
BACA JUGA: Herlambang: Semoga Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Segera di-APBN-kan
"Saya sedih sekali karena sudah kehilangan 15 PPPK. Mereka tidak dapat pensiun, sedangkan mereka punya anak-anak yang harus dibiayai," kata Bu Nurul kepada JPNN, Kamis (18/6).
Entah sudah berapa banyak jumlah PPPK yang pensiun. Mereka pensiun dengan modal gaji sebulan.
BACA JUGA: PPPK dan P3K PW Terdampak Kebijakan Gubernur, Alhamdulillah
Setelah itu, para pensiunan PPPK ini jadi pengangguran. Kalaupun bekerja, ya, serabutan.asal dapur tetap mengepul.
Dia menambahkan, selama ini perjuangan PPPK hanya mengharapkan adanya regulasi yang benar-benar berpihak.
BACA JUGA: 145 Ribu ASN Jadi Target BKN, Prof Zudan: PNS & PPPK Harus Kuasai AI
Kalau pada UU ASN sudah sangat jelas, maka FKPPPK memohon PP yang terkait nasib PPPK segera diterbitkan tanpa mengulur-ulur waktu
PPPK yang semestinya mendapatkan perhatian segera mengingat usia semakin mendekati masa pensiun, tidak bisa segera merasakan berlakunya regulasi baik PP dana pensiun, masa kontrak sampai pensiun.
Begitu juga bagi PPPK paruh waktu butuh regulasi agar bisa menikmati PPPK penuh waktu. Tidak sedikit pula PPPK paruh waktu yang akan mendekati batas usia pensiun (BUP).
"Mereka keburu pensiun, tetapi pemerintah dan DPR RI belum ada tanda-tanda menyegerakan dan mendorong ke arah itu (menerbitkan regulasi)," ujar Nurul.
Pemerintah dan DPR RI seharusnya melihat pengabdian mereka yang sudah tercurah untuk lembaga dan mendidik anak bangsa. Selayaknya di masa tuanya mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Jika PP dana pensiun PPPK, kontrak kerja disamakan sampai BUP, peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu terealisasi, Nurul yakin ini menjadi nilai plus bagi pemerintah di tengah maraknya kritikan pedas masyarakat kepada pemerintah.
Bu Nurul mengaku tetap berupaya meyakinkan rekan-rekannya bahwa DPR RI maupun pemerintah masih memiliki hati nurani untuk memperhatikan nasib guru dan tenaga kependidikan di tanah air.
"Bapak Presiden, tolong wujudkan mimpi dan harapan kami para guru Indonesia untuk hidup sejahtera, bekerja nyaman, dan status jelas menuju Indonesia emas," pungkas Nurul Hamidah. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad
