JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P berdebat soal posisi politik dan ketertiban dalam demonstrasi beberapa waktu lalu. PKB mempertanyakan posisi politik PDI-P, sedangkan partai berlambang banteng moncong putih itu meminta agar semua fokus pada partai masing-masing.
Polemik tersebut bermula dari kehadiran politisi PDI-P, Andi Widjajanto, dalam sebuah aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Demonstrasi yang digelar oleh kelompok mahasiswa pada pertengahan Juni 2026 tersebut menuntut perbaikan kondisi ekonomi dan mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah.
Merespons peristiwa tersebut, Ketua Fraksi PKB di DPR Jazilul Fawaid mendesak PDI-P untuk mengambil sikap yang tegas dan tidak bersikap abu-abu. Ia meminta PDI-P untuk secara jelas memosisikan diri, apakah sepenuhnya berada di jalur oposisi atau tidak.
Saat ini, kata Jazilul, seluruh barisan pemerintah sedang berjuang keras untuk mewujudkan janji dan program-program Presiden yang sudah ditata. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah sangat membutuhkan persatuan dan soliditas dari berbagai pihak agar semua program tersebut dapat berjalan sesuai dengan target.
Jazilul pun mengingatkan bahwa sikap yang mengesankan gangguan dinilai tidak baik bagi kelancaran program pemerintah. Meski mengaku enggan mencampuri urusan internal PDI-P terkait kehadiran Andi Widjajanto, Jazilul menekankan pentingnya konsistensi sikap.
”Sikap yang tegas lebih kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B,” kata Jazilul.
Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?
Di sisi lain, Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus, meminta Jazilul untuk lebih fokus mengurus partainya sendiri daripada mencampuri urusan PDI-P. Deddy menegaskan bahwa sikap dan posisi politik PDI-P merupakan keputusan resmi organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan mandat prerogatif Ketua Umum.
Oleh karena itu, Deddy mengecam desakan dari kader partai lain agar PDI-P melakukan suatu hal. Ia menyatakan bahwa posisi PDI-P sudah sangat tegas, yakni berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang kekuasaan. Langkah ini diambil karena mayoritas kursi di DPR saat ini sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan.
Lebih lanjut, Deddy menyarankan Jazilul untuk memperbanyak literasi mengenai sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Ia menjelaskan bahwa terminologi oposisi yang terdiri dari dua kubu partai dominan yang saling bertentangan secara ideologis hanya dikenal dalam sistem parlementer, seperti di Inggris.
Sementara itu, Indonesia menganut sistem presidensial dengan dasar ideologi yang seragam, yakni Pancasila. Dalam konteks ini, Deddy menyebut fungsi oposisi bertransformasi menjadi mekanisme checks and balances yang dijalankan oleh DPR.
Deddy pun mempertanyakan motif di balik pernyataan Jazilul soal PDI-P yang bersikap abu-abu. ”Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah, atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?” kata Deddy.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, menyampaikan, partainya sama sekali tidak terlibat dalam rangkaian demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi pemerintah, baik pada aksi Agustus 2025 maupun aksi unjuk rasa pada pertengahan Juni 2026.
Said menyatakan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi tegas agar para kader tidak melibatkan partai dalam aksi unjuk rasa tersebut. Ia juga meluruskan isu terkait kehadiran kader PDI-P di lapangan.
”Keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan,” ucapnya, Rabu (17/6/2026).
Ia pun menepis rumor yang mengaitkan kedekatan keluarga mantan Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto dengan kader PDI-P Andika Perkasa sebagai bentuk intervensi partai.
Bagi PDI-P, aspirasi mahasiswa adalah hal yang sah selama disampaikan tanpa merusak fasilitas umum. Namun, Said menjamin bahwa mengorganisasi massa dan memerintah mahasiswa untuk berdemonstrasi berada di luar kapasitas dan jangkauan partainya.
Lebih jauh, Said justru mendorong agar pemerintah merespons rangkaian aksi mahasiswa ini dengan menjadi pendengar yang baik. Kritik terhadap kebijakan seperti tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diserap sebagai bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
