Badan Gizi Nasional (BGN) menilai usulan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 yang disusun pada era Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, masih terlalu besar. Karena itu, BGN meminta waktu satu bulan kepada DPR untuk menyusun ulang kebutuhan anggaran yang dinilai lebih realistis dan efisien.
Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara, Agustina Arumsari, mengatakan pagu indikatif tahun 2027 yang saat ini dibahas mencapai sekitar Rp 270 triliun dengan asumsi jumlah penerima manfaat sebanyak 81 juta orang.
“2027 itu sekitar Rp 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tetapi sekali lagi, itu diajukan oleh masa dulu yang dulu,” kata Sari kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Menurut Sari, angka tersebut berasal dari usulan yang disusun jajaran BGN sebelumnya dan kemudian diformalkan melalui surat dari Kementerian Keuangan sebagai dasar penyusunan pagu alokasi lebih lanjut.
“Kemarin di DPR itu adalah pembahasan pagu indikatif yang diusulkan oleh Pak Dadan dan kawan-kawan dulu, lalu diformalkan ada surat dari Kementerian Keuangan kepada kami untuk menyusun pagu alokasi lebih lanjut di angka Rp 270 triliun dari asumsi 81 juta penerima manfaat,” ujarnya.
Namun, BGN saat ini menilai kebutuhan anggaran tersebut perlu dikaji ulang. Sebab, berdasarkan evaluasi internal dan perbandingan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), besaran anggaran tersebut dianggap belum mencerminkan hasil efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah.
“Itu yang kami anggap bahwa anggarannya sendiri masih terlalu besar. Karena kalau kita lihat acuan di 2026 saja, masih terlalu besar anggarannya,” kata Sari.
Ia menjelaskan, DPR telah memberikan waktu selama satu bulan kepada BGN untuk memperbaiki dan menghitung ulang kebutuhan anggaran program MBG.
“Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu satu bulan untuk kami susun ulang lagi. Besok kami bahas dengan Kementerian Keuangan, lalu minggu depan juga kami bahas lagi,” ucapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan revisi dilakukan seiring langkah efisiensi yang kini tengah dijalankan BGN, mulai dari penataan ulang penerima manfaat, evaluasi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga perbaikan skema insentif.
Menurut dia, salah satu komponen yang sedang dikaji adalah pemberian insentif tetap Rp 6 juta per hari kepada seluruh SPPG tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
“Karena sebenarnya memang tidak tepat ketika Rp 6 juta per hari flat, padahal penerima manfaatnya ada yang 500, 1.500, ada yang 3.000, tetapi disamakan Rp 6 juta. Nah, itu beberapa hal yang nanti akan kami koreksi-koreksi lagi,” ujarnya.
Meski belum dapat mengungkap angka baru yang akan diajukan, Agustina memastikan penyusunan ulang anggaran harus segera diselesaikan agar sesuai dengan siklus penyusunan APBN 2027.
“Nanti ketika pidato sebelum 17 Agustus kan sudah harus final itu anggarannya. Jadi kami harus kerja keras untuk memastikan lagi datanya, dapur-dapurnya, dan penerima manfaatnya,” tutupnya.
