Probolinggo (beritajatim.com) – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut yang diraih Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak serta-merta membuat DPRD puas. Di balik capaian tersebut, dewan menemukan sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan APBD 2025, mulai dari rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), hingga membengkaknya utang belanja kepada pihak ketiga.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Meski seluruh fraksi mengapresiasi keberhasilan Pemkab Probolinggo mempertahankan opini WTP dari BPK, mayoritas pandangan fraksi justru dipenuhi kritik terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Salah satu sorotan utama adalah besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp191 miliar. Sejumlah fraksi menilai angka tersebut menunjukkan masih adanya program yang tidak berjalan optimal dan lemahnya kemampuan OPD dalam merealisasikan anggaran yang telah disiapkan.
Fraksi NasDem menjadi yang paling keras menyuarakan kritik. Fraksi ini menilai SILPA yang besar tidak bisa semata-mata dipandang sebagai efisiensi anggaran.
Menurut NasDem, kondisi tersebut justru mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan program dan rendahnya daya serap anggaran di berbagai perangkat daerah. Kritik juga diarahkan pada minimnya realisasi anggaran di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian hingga perindustrian.
Selain SILPA, fraksi ini turut mempertanyakan keberadaan utang belanja daerah yang mencapai sekitar Rp94,57 miliar.
Kritik serupa datang dari Fraksi Gerindra. Meski pendapatan daerah mampu melampaui target hingga 102,87 persen atau mencapai Rp2,51 triliun dan PAD terealisasi sebesar Rp443,7 miliar, Gerindra menilai capaian tersebut tidak diikuti kualitas belanja yang maksimal.
Fraksi ini menyoroti realisasi belanja modal yang hanya mencapai 88,90 persen, sekaligus mengingatkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Fraksi PKB mempertanyakan rendahnya serapan anggaran pada sejumlah OPD, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. PKB juga menyoroti kenaikan belanja tidak terduga dan bertambahnya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Fraksi Golkar menyoroti perlunya peningkatan belanja pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan desa, penerangan jalan ruas Pajarakan-Krucil hingga penataan kabel internet yang dinilai semrawut dan mengganggu estetika wilayah.
Sedangkan Fraksi PPP mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal tanah yang hanya terserap sekitar 30 persen, tingginya SILPA serta piutang daerah yang nilainya telah menembus lebih dari Rp68 miliar.
Usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma mengakui rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD menjadi perhatian serius DPRD.
Bahkan, menurutnya, terdapat OPD yang tingkat serapan anggarannya masih jauh dari ideal.
“Ada beberapa OPD yang serapan anggarannya masih di bawah rata-rata. Bahkan ada yang di bawah 60 persen,” kata Oka.
Kondisi tersebut, menurutnya, akan menjadi fokus evaluasi DPRD karena berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Yang akan kita sorot adalah apa penyebabnya dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Kenapa serapan anggarannya bisa sangat minim,” ujarnya.
Meski demikian, Oka menilai dari sisi pemeriksaan keuangan, hasil audit BPK tahun ini tidak menemukan persoalan yang bersifat material. Temuan yang ada disebut relatif kecil dibandingkan total pengelolaan APBD Kabupaten Probolinggo.
Namun bagi DPRD, raihan WTP bukanlah akhir dari evaluasi. Sejumlah fraksi menegaskan bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus sejalan dengan efektivitas penggunaan anggaran. Sebab tingginya SILPA, rendahnya serapan belanja, serta masih adanya utang dan piutang daerah menjadi indikator bahwa pengelolaan APBD belum sepenuhnya optimal dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. (rap/but)
