Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 39.352 siswa di 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinilai tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempertajam sasaran penerima manfaat program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan data tersebut diperoleh dari proses identifikasi yang dilakukan lembaganya. Jumlah itu diperkirakan masih akan bertambah seiring pemutakhiran data penerima MBG yang berlangsung hingga bulan depan.
"Anggaran MBG yang tadinya untuk membagikan MBG di sekolah-sekolah tersebut kami akan fokuskan pada anak-anak yang benar-benar memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Arumsari dalam konferensi pers di kantornya, Senin (18/6).
Penajaman data penerima manfaat akan dilakukan selama penghentian sementara distribusi MBG selama 18 hari hingga 13 Juli. Menurut Arumsari, langkah ini bertujuan memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang memang membutuhkan intervensi gizi.
BGN saat ini masih menyusun kriteria penerima manfaat yang akan digunakan dalam distribusi program ke depan. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan antara lain tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial-ekonomi keluarga, dan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
Oleh karena itu, pendapatan keluarga akan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penyaluran program MBG. Menurut Arumsari, pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat penggunaan anggaran program lebih efisien pada tahun depan.
"Mungkin formula yang ada saat ini belum bisa seideal yang kami bayangkan. Namun gambaran mekanisme distribusi MBG akan mengacu pada tingkat kerentanan gizi sebuah daerah, kondisi sosial-ekonomi penerima, dan akses gizi sebuah daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menyampaikan jumlah penerima manfaat MBG tahun ini akan berkurang. Kondisi ini membuat target penerima manfaat sebanyak 82,6 juta orang pada akhir tahun berpotensi tidak tercapai.
Menurut Nanik, berkurangnya jumlah penerima manfaat terjadi karena BGN akan melakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Meski demikian, ia tidak merinci kapan moratorium tersebut akan berakhir.
Nanik mengatakan rencana tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (3/6). Menurut dia, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan program dibanding mengejar jumlah penerima manfaat.
"Kami sudah memaparkan ke Presiden Prabowo bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas penerima manfaat MBG, karena kami akan memperbaiki kualitas program," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah menilai pemerintah perlu merombak jumlah penerima manfaat MBG agar program lebih tepat sasaran. Menurut dia, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan program dan pelaksanaannya di lapangan.
Isnawati berpendapat program yang lebih terfokus dapat meningkatkan biaya per porsi MBG dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 per unit. Jika langkah itu diterapkan mulai bulan ini, pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 230 triliun sampai akhir tahun.
Menurut Isnawati, program sebaiknya diprioritaskan kepada 22,2 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah dan balita dari keluarga miskin, anak yatim piatu, keluarga korban pemutusan hubungan kerja (PHK), keluarga korban bencana, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan lainnya.
"Makanya, pemerintah disarankan untuk menyasar program ini lebih difokuskan untuk 22,2 juta orang yang terdiri dari anak sekolah dan balita dari keluarga miskin, anak yatim piatu, keluarga korban PHK, keluarga korban bencana, daerah 3T, serta kelompok rentan lainnya," kata Isnawati.
