Sonny Harry Budiutomo Harmadi Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan data Sensus Ekonomi 2026 tidak ada hubungannya dengan kepentingan perpajakan, sehingga masyarakat tidak perlu takut atau khawatir untuk menjawab pertanyaan dari petugas sensus.
“Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami pastikan rahasia data terjaga,” kata Sonny di Semarang, Kamis (18/6/2026) yang dikutip Antara.
Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat wajib memberikan data yang benar saat pelaksanaan sensus. Ia menuturkan Sensus Ekonomi 2026 ini tidak hanya melakukan pendataan pada pelaku usaha, namun juga hingga tingkat keluarga.
Secara nasional, kata dia, terdapat 32 juta pelaku usaha yang akan disensus. Selain itu, lanjut dia, terdapat 289,3 juta jiwa dari 95,3 juta keluarga yang juga menjadi sasaran sensus.
Sonny menjelaskan peran penting data Sensus Ekonomi 2026 bagi perekonomian Indonesia.
Ia menjelaskan pembangunan yang tepat sasaran harus didukung data berkualitas. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat diwujudkan jika mampu memahami struktur ekonomi sebaik-baiknya.
Ia mengatakan data hasil sensus ekonomi akan bermanfaat bagi pemerintah daerah. “Data sensus akan memetakan kondisi masing-masing daerah secara lengkap,” katanya.
Adapun Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus di seluruh wilayah Indonesia. (ant/bil/ham)
