JAKARTA, KOMPAS – Otoritas Jasa Keuangan bersama DPR mengumumkan tujuh anggota Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026–2030. Direksi baru diharapkan memperkuat pengawasan, transparansi, dan integritas di bursa saham RI.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi XI DPR menggelar rapat koordinasi bersama Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama beberapa perwakilan Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) di komplek parlemen di Jakarta, Kamis (18/6/2026) sore.
Usai rapat, mereka melakukan konferensi pers singkat. Dalam siaran langsung di KompasTV, Friderica menyampaikan, pertemuan dengan legislatif tersebut untuk menyampaikan penetapan jajaran direksi BEI yang dipilih oleh anggota bursa sebagai pemegang saham BEI. Penetapan ini merupakan hasil seleksi OJK terhadap empat paket calon direksi yang telah berproses sejak Mei 2026.
"Dari empat paket yang mengajukan dengan total 28 orang, alhamdulillah sudah terpilih tujuh orang yang terbaik untuk masing-masing bidang. Kami meminta mereka berkomitmen penuh mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal," kata Friderica.
Berdasarkan Surat OJK Nomor SR-10/D.04/2026 tanggal 17 Juni 2026, OJK memercayakan posisi Direktur Utama kepada Jeffrey Hendrik, yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Dirut BEI. Saidu Solihin mengisi posisi Direktur Penilaian Perusahaan.
Sementara, Abdul Munim menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi (IT), Umi Kulsum menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM, Iding Pardi menjabat sebagai Direktur Pengembangan, Aji Sadono menjabat sebagai Direktur Pengawasan Yulianto, dan Irvan Susandi menjabat sebagai Direktur Perdagangan.
Tujuh figur tersebut, menurut Friderica, dipilih setelah menyisihkan 21 kandidat lain dalam uji kepatutan dan kelayakan yang ketat. Harapannya, mereka berkomitmen memberikan yang terbaik untuk BEI ke depan, mengedepankan tata kelola, dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal.
Kepemimpinan mereka penting untuk menjaga keberlanjutan reformasi integritas yang OJK dan pemerintah lakukan. "Kita kedepankan integritas tata kelola dan juga kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga akan menjadi pasar modal yang semakin maju, semakin berkembang, dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia," tuturnya.
Menanggapi mandat tersebut, Direktur Utama BEI terpilih, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa jajaran direksi baru, yang akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29 Juni 2026 mendatang, menjadikan transparansi sebagai pilar utama kerja mereka.
Pembenahan ini merupakan kelanjutan dari langkah darurat yang diambil bursa setelah pasar terguncang akibat kebijakan indeks global MSCI awal tahun ini.
"Komitmen kami adalah terus meningkatkan transparansi, integritas, serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, sekaligus melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan empat bulan terakhir ini," kata Jeffrey.
Melalui pembenahan tata kelola yang bersih serta strategi pendalaman pasar dari sisi permintaan dan pasokan, manajemen baru optimistis dapat mendongkrak reputasi pasar saham domestik. "Sehingga ke depan, potensi BEI untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar global dapat segera kita wujudkan," ujarnya.
Dasco pada kesempatan sama menyampaikan, dengan pertemuan itu diharapkan pemerintah dan otoritas bursa dapat terus berkoordinasi dengan intensif untuk memastikan arah perbaikan tata kelola bursa berjalan sesuai target.
"Kami tekankan kepada OJK agar pengawasan bisa lebih baik lagi, dan kami sudah mencapai titik temu untuk tata kelola yang lebih baik," katanya.
Terkait upaya pemerintah dan otoritas bursa memperbaiki tata kelola investasi dan kepercayaan investor di pasar modal, Head of Investment and Insurance Product PT Bank DBS Indonesia, Djoko Soelistyo, menilai hal itu sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan regulator menyampaikan kebijakan serta regulasi yang diterbitkan.
Transparansi dan kejelasan informasi memang menjadi faktor utama yang menentukan respons pasar terhadap berbagai kebijakan. Ini menjadi penilaian apakah suatu kebijakan memberikan dampak positif bagi Indonesia.
Jika kebijakan dinilai mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, Djoko melanjutkan, kepercayaan investor akan meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan nilai aset-aset Indonesia.
“Kalau mereka melihat bahwa semua regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan mempunyai dampak positif dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap Indonesia, maka instrumen maupun aset investasi Indonesia akan mengalami kenaikan,” ujarnya.
Djoko menyontohkan, respons pasar terhadap langkah untuk meningkatkan keterbukaan informasi, termasuk terkait kepemilikan saham, oleh Indonesia dalam menanggapi kebijakan lembaga penyedia indeks global MSCI.
“Begitu ada langkah untuk meningkatkan transparansi, investor melihat ada perkembangan yang positif, meskipun dampak keseluruhannya belum terlihat karena mereka masih menunggu implementasinya,” katanya.
MSCI akan merilis hasil evaluasi tahunan terhadap aksesibilitas pasar modal global, termasuk Indonesia, melalui Global Market Accessibility Review 2026. Publikasi dijadwalkan pada Jumat (19/6/2026) dini hari Waktu Indonesia Barat.
MSCI juga akan mengumumkan hasil Annual Market Classification Review 2026 pada 23 Juni 2026. Dalam tinjauan ini, pasar menunggu kepastian apakah Indonesia tetap mempertahankan status sebagai emerging market atau justru berisiko turun menjadi frontier market.
Djoko menilai, pengumuman ini masih bisa memberi pengaruh bagi pasar modal jika hasilnya negatif. Namun, ia meyakini secara fundamental, ekonomi dan pasar keuangan Indonesia masih memiliki daya tarik yang kuat bagi investor. Pemerintah juga masih terus berupaya memperbaiki kebijakan ekonominya.
“Yang penting adalah bagaimana kebijakan itu diikuti dengan transparansi, penjelasan yang jelas mengenai tujuannya, serta adanya monitoring dan pelaporan. Itu yang akan dilihat investor maupun lembaga pemeringkat,” katanya.
Jika pemerintah dan regulator mampu menjaga transparansi serta memberikan informasi yang memadai, Djoko menambahkan, kepercayaan investor di pasar modal dapat terus meningkat dan pada akhirnya mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
