Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka opsi evaluasi harga batu bara untuk domestik khususnya pada kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero). Pemerintah tengah menghitung ulang formulasi harga batu bara untuk pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO).
Harga batu bara untuk pembangkit listrik domestik memang belum pernah berubah sejak tahun 2018. Pemerintah mematok harga batu bara khusus untuk PLN itu di harga US$ 70 per ton.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah perlu bijak dalam menetapkan harga karena adanya kenaikan beban biaya operasional di tingkat hulu. Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai parameter keekonomian terbaru di sektor pertambangan.
"Lagi kita menghitung plus-minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan tapi pengusahanya juga tidak dirugikan," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/6/2026).
Bahlil menekankan rencana evaluasi harga DMO dipicu oleh kondisi lapangan di mana rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) untuk batu bara kalori menengah kini sudah semakin tinggi. Hal tersebut diperhitungkan membuat biaya produksi yang harus ditanggung pengusaha meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Oh iya untuk medium untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12% cost produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi," paparnya.
Selain soal biaya produksi, pemerintah juga mendengar keluhan pelaku usaha mengenai patokan Harga Batubara Acuan (HBA) yang dinilai belum mengalami perubahan sejak 2019.
"Betul itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung ya," kata Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan batu bara untuk PLN hingga pertengahan tahun ini relatif aman meski terdapat kendala teknis pada jenis kalori tertentu. Dari total kebutuhan 154 juta ton pada tahun 2026, PLN tercatat sudah mengantongi komitmen kontrak sebesar 134 juta ton.
"Batu baranya pun dari total kebutuhan 154 juta PLN pada tahun 2026, kita sudah PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah," pungkasnya.
(pgr/pgr) Add as a preferred
source on Google
