Bisnis.com, MAJALENGKA- Pemerintah Kabupaten Majalengka mencoret 2.552 keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan sosial setelah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kemiskinan pada 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan kepada warga yang benar-benar berhak menerima.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengatakan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus mendukung perencanaan pembangunan daerah.
"Perbaikan data ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan intervensi pemerintah,” kata Eman, Rabu (17/6/2026).
Pemutakhiran dilakukan melalui verifikasi lapangan dan pemasangan stiker pada rumah tangga penerima bantuan sosial.
Dari total 126.925 keluarga yang masuk dalam pendataan, sebanyak 114.057 keluarga telah diverifikasi dan dipasangi stiker, atau sekitar 89,9% dari keseluruhan sasaran.
Baca Juga
- Luhut Ungkap Strategi Penyaluran Bansos hingga Perluasan Basis Pajak Pakai AI
- Luhut Ungkap Bansos Digital Siap Meluncur, Akan Dicek Prabowo
- Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Tak Akan Bebani APBN
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 2.552 keluarga yang tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan. Mereka keluar dari daftar penerima karena berbagai alasan, mulai dari perubahan kondisi sosial hingga faktor administrasi kependudukan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.216 penerima tercatat meninggal dunia. Selain itu, 779 keluarga mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan sosial, 391 keluarga pindah domisili, dan 166 keluarga tidak ditemukan saat proses verifikasi berlangsung.
Pencoretan ribuan penerima bantuan itu sekaligus menunjukkan masih adanya perubahan signifikan dalam basis data kesejahteraan masyarakat yang digunakan pemerintah daerah.
Eman mengatakan, akurasi data menjadi aspek penting karena menentukan arah penyaluran bantuan sekaligus efektivitas penggunaan anggaran sosial.
Pemerintah daerah menilai pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data penerima bantuan yang tercatat dalam sistem.
Menurut Eman, validitas data menjadi fondasi utama dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, berbagai intervensi pemerintah berisiko tidak mencapai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
"Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Majalengka," ujarnya.
Selain memperbarui data penerima bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memetakan kondisi perekonomian daerah.
Hasil pendataan tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kisaran 5,84 hingga 8,53% pada 2027. Sementara itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi sekitar 9,69 persen.
Di sektor pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan mencapai 73,20. Adapun tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada rentang 3,40 hingga 3,60%.
Eman menegaskan, pembaruan data kemiskinan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan data yang akurat agar setiap program pembangunan dan bantuan sosial dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
"Jangan bekerja biasa-biasa saja, kita butuh lompatan hasil yang nyata," kata Eman.
