Harga BBM Non Subsidi Bisa Turun Lagi? Ini Prediksinya

Bisnis.com, JAKARTA — Harga kekinian Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mulai dipertanyakan masyarakat saat harga minyak dunia turun usai Iran dan Amerika Serikat (AS) mengakhiri konflik.

Pemerintah sendiri masih mencermati perkembangan implementasi kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran sebelum memperkirakan dampaknya terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan harga minyak dunia pascameredanya konflik di kawasan Timur Tengah belum serta-merta dapat langsung diterjemahkan menjadi penyesuaian harga BBM di pasar domestik.

Menurut Airlangga, pemerintah terlebih dahulu akan melihat realisasi perjanjian perdamaian yang diharapkan mulai berjalan dalam waktu dekat, termasuk dampaknya terhadap kelancaran jalur perdagangan energi global melalui Selat Hormuz.

"Pertama kan penandatanganan harapannya besok betul-betul bisa dilaksanakan. Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi," ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dia menegaskan bahwa perubahan harga energi tidak terjadi secara otomatis hanya karena adanya kesepakatan geopolitik. Pemerintah masih perlu mengamati implementasi perdamaian dan pengaruhnya terhadap stabilitas pasokan minyak dunia.

"Ini kan tidak otomatis, kita lihat juga implementasi daripada perjanjian perdamaian," katanya.

Airlangga juga belum dapat memastikan kapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan produk sejenis berpotensi mengalami penurunan. Menurutnya, proses penyesuaian harga turut dipengaruhi oleh rantai pasok dan posisi pengadaan bahan bakar yang telah berjalan sebelumnya.

"Ya barangnya sampai di mana kan kita lihat," ujarnya saat ditanya mengenai estimasi waktu penurunan harga BBM non-subsidi.

Lebih lanjut, Airlangga belum memberikan sinyal adanya kebijakan tambahan yang akan disiapkan pemerintah untuk merespons perkembangan harga energi global tersebut. Pemerintah, kata dia, masih akan mengevaluasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

"Nanti kita lihat," katanya.

Sebelumnya, meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah memicu optimisme pasar terhadap penurunan risiko gangguan pasokan minyak dunia. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah normalisasi aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sebagian besar perdagangan minyak global.

Meski demikian, pemerintah menilai diperlukan waktu untuk melihat sejauh mana implementasi kesepakatan tersebut berdampak terhadap harga minyak mentah internasional dan selanjutnya ditransmisikan ke harga BBM di dalam negeri.

Pandangan Ekonom

Sejumlah ekonom menjelaskan, harga BBM nonsubsidi tersebut tidak bisa langsung serta merta turun, seiring melandainya harga minyak dunia.

“Harga BBM di Indonesia tidak selalu mengikuti harga minyak dunia secara langsung, karena harga yang dibayar masyarakat di SPBU bukan hanya ditentukan oleh harga minyak mentah semata, melainkan merupakan hasil gabungan dari harga produk BBM jadi di pasar kawasan, nilai tukar rupiah, biaya pengadaan, penyimpanan, distribusi, margin badan usaha, serta pajak” kata kepala ekonom Bank Permata, Josua Pardede, Kamis (18/06/2026). 

Josua menjelaskan, semua faktor tersebut harus dihitung menggunakan rata-rata periode tertentu, bukan harga harian. Misalnya untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, kata dia, harga lebih merupakan keputusan kebijakan negara yang mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kemampuan APBN, sehingga ketika harga minyak dunia turun, ruang fiskal yang terbuka bisa lebih dahulu dipakai untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi yang sebelumnya membengkak.

“Bukan langsung diteruskan sebagai penurunan harga di SPBU. Sementara untuk BBM nonsubsidi, penyesuaian lebih mengikuti mekanisme pasar, tetapi tetap tidak bergerak harian karena memakai formula resmi dan pengawasan pemerintah; oleh karena itu, persoalan yang sesungguhnya bukan apakah harga BBM harus turun, melainkan seberapa transparan pemerintah dalam mengkomunikasikan komponen-komponen perhitungan harga tersebut kepada publik agar tidak mudah dipolitisasi,” ucapnya.

Berdasarkan perhitungannya, harga keekonomian ideal Pertamax saat ini berada di kisaran Rp16.500 per liter, atau sekitar Rp250 lebih tinggi dibandingkan harga jual yang berlaku saat ini. Dengan harga jual baru Rp16.250, Pertamax masih dijual di bawah harga keekonomian sekitar Rp250 per liter," ujar Josua.

Menurut Josua, tingginya harga keekonomian Pertamax dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia yang melampaui asumsi APBN sebesar US$70 per barel. Kondisi tersebut diperburuk oleh depresiasi nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor energi. 

Dia menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter merupakan langkah koreksi yang diperlukan untuk mengurangi tekanan keuangan yang selama ini ditanggung Pertamina akibat penahanan harga. 

"Jika harga Pertamax tetap ditahan di Rp12.300 terlalu lama, beban harus ditanggung Pertamina," kata Josua.

Senada dengan Josua, pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyaki mengatakan perdamaian antara Iran dan AS akan menjadi sentimen positif bagi pasar energi global karena berpotensi menekan harga minyak mentah dunia.

Menurutnya, tren penurunan harga minyak tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap harga BBM nonsubsidi di dalam negeri, termasuk Pertamax. Meski demikian, penurunan harga Pertamax hingga kembali ke level sekitar Rp12.300 per liter dinilai tidak akan terjadi dalam waktu singkat.

"Pasti terjadi penurunan harga, dan bisa berdampak ke Pertamax, tetapi untuk mencapai harga Pertamax sampai Rp12.300 lagi tidak akan secepat itu," kata Yayan. 

Dia memperkirakan penurunan harga minyak dunia akan berlangsung secara bertahap. Dalam skenario tersebut, harga minyak dapat terkoreksi sekitar 1% hingga 3% per hari dan berlangsung selama beberapa bulan ke depan.

Kendati demikian, arah pergerakan harga energi global masih akan sangat bergantung pada perkembangan situasi geopolitik dan tingkat keberhasilan implementasi perdamaian antara kedua negara. 

Yayan menuturkan, pasar juga masih perlu mencermati dinamika harga minyak Brent yang saat ini menunjukkan tren pelemahan. Menurutnya, harga Brent berpotensi terus turun hingga awal Juli 2026 sebelum kembali mengalami kenaikan pada Agustus hingga September seiring berakhirnya musim panas di negara-negara belahan bumi utara. 

"Kita lihat harga Brent semakin turun, dan kemungkinannya akan terus diturunkan hingga awal Juli. Setelah itu berpotensi naik lagi pada awal Agustus hingga September ketika musim panas berakhir," ujarnya. 

Lebih lanjut, Yayan menilai pasar minyak global belum akan memasuki keseimbangan harga baru dalam waktu dekat. Berdasarkan proyeksi Short Term Energy Outlook (STEO) yang diterbitkan Energy Information Administration (EIA) Amerika Serikat, pasar masih berada dalam fase transisi menuju keseimbangan baru. 

Menurutnya, peningkatan produksi minyak AS yang diperkirakan mencapai 14 juta barel per hari akan menjadi salah satu faktor utama yang menahan kenaikan harga minyak dunia pascaperdamaian.

Dengan asumsi konflik berakhir dan pasokan energi global kembali stabil, Yayan memperkirakan harga minyak dunia dapat bergerak pada rentang US$80-US$90 per barel hingga akhir tahun. Selanjutnya, harga berpotensi turun lebih lanjut ke kisaran US$75-US$85 per barel pada akhir tahun atau awal tahun depan.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan rencana impor minyak dari Rusia masih terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan memperbesar cadangan minyak dalam negeri.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan dinamika geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber impor minyak. 

"Arahan Presiden jelas untuk memperkuat cadangan minyak kita. Salah satunya impor dari Rusia, ini masih akan tetap berjalan dan tetap berproses," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk pemberian kewenangan kepada badan usaha dan Lemigas untuk melakukan impor guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain Rusia, pemerintah juga terus mencari sumber pasokan minyak dari negara lain di luar kawasan Timur Tengah yang sedang dilanda konflik.

"Diversifikasi impor sudah dilakukan. Kita ambil juga dari Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari Amerika," katanya. 

Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Mekanisme Pasar

Dwi menegaskan masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi. Menurutnya, Pertalite dan Solar subsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan harga karena pemerintah ingin melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga daya beli.

"BBM subsidi itu Pertalite dan Solar subsidi, ini sudah dipastikan tidak akan mengalami kenaikan untuk melindungi masyarakat rentan, melindungi wong cilik," ujarnya.

Sementara itu, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan produk lainnya yang dijual badan usaha akan mengikuti mekanisme harga pasar dan harga keekonomian.

"Minyak mentah dunia naik atau turun, mau tidak mau BBM non-subsidi akan mengikuti harga keekonomiannya. Ada aturannya di Kepmen," kata Dwi.

Ia memastikan harga BBM non-subsidi dapat turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

"Ketika harga minyak dunia turun, sudah dipastikan harga BBM non-subsidi akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia naik, mau tidak mau dia akan menyesuaikan harga keekonomiannya," jelasnya.

Pemerintah Sempat Tahan Kenaikan Harga

Dwi mengungkapkan pemerintah sebelumnya sempat menahan penyesuaian harga BBM non-subsidi demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan badan usaha milik negara maupun swasta.

"April kemarin sesuai arahan Presiden, pemerintah masih mencoba menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Ada diskusi dengan badan usaha pelat merah dan badan usaha swasta untuk mempertahankan harga BBM," ujarnya.

Namun, seiring fluktuasi harga minyak dunia yang semakin dinamis, pelaku usaha akhirnya melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Dwi menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak global. Jika harga minyak mentah dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi di dalam negeri juga akan disesuaikan turun. 

"Kalau ditanya harga minyak dunia akan turun atau tidak, ketika nanti turun pasti akan ada penyesuaian juga pada harga BBM non-subsidi," katanya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat melalui subsidi BBM dan keberlanjutan pengadaan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar energi global.