Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkuat efektivitas Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit perbankan melalui sejumlah langkah baru.
Langkah tersebut meliputi menaikkan batas Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN), memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI), hingga memperdalam transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK).
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral meningkatkan batas maksimal RPLN dari 35% menjadi 40% dari modal bank yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan perbankan, khususnya dari luar negeri, guna mendukung penyaluran kredit dan pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Selain itu, BI akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor produktif.
Dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan, BI juga akan mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang diperluas dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor-sektor prioritas penerima insentif KLM.
Baca Juga
- Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan BI Rate 25 Bps ke 5,75%
- Airlangga Harap Himbara Tak Terburu-buru Naikkan Bunga Kredit usai BI Rate Naik
- Era Suku Bunga Tinggi, Bank Butuh Likuiditas hingga Modal Kuat
Langkah tersebut melengkapi penguatan implementasi KLM yang selama ini telah menjadi salah satu instrumen utama BI dalam menjaga likuiditas perbankan.
Hingga minggu pertama Juni 2026, nilai insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp418,1 triliun, terdiri atas Rp355,6 triliun melalui lending channel dan Rp62,5 triliun melalui interest rate channel.
Berdasarkan kelompok bank, insentif tersebut telah disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp209,6 triliun, bank swasta nasional Rp169,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp30,8 triliun, serta kantor cabang bank asing sebesar Rp7,8 triliun.
Secara sektoral, penyaluran KLM diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estat dan perumahan termasuk perumahan rakyat, serta sektor UMKM, koperasi, pembiayaan inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan.
Berdasarkan asesmen BI, dukungan KLM juga membantu menjaga daya saing suku bunga kredit pada sektor prioritas.
Pada Mei 2026, suku bunga kredit sektor pertanian, industri dan hilirisasi turun menjadi 8,64%, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif menjadi 7,76%, sementara sektor konstruksi, real estat, dan perumahan tetap stabil di level 6,82%, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang masih terjaga di bawah 5%.
BI juga akan terus memperkuat implementasi KLM dengan memberikan insentif bagi bank yang meningkatkan pembiayaan nonkredit dan pendanaan non-DPK, serta bagi bank yang menetapkan suku bunga kredit selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia.
