Ironi muncul bagaikan parade ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi SD Wolomoni di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/2026). Satu per satu kisah mengemuka saat interaksinya terjalin dengan warga setempat. Sederet cerita itu menjadi pekerjaan rumah yang dijanjikan akan diselesaikannya sebagai perwakilan pemerintah.
Insiden penghancuran sebagian bangunan sekolah yang awalnya menarik Wapres Gibran ke SD Wolomoni. Belum lama ini, peristiwa itu viral di jagat media sosial dan banyak diperbincangkan publik. Situasinya disebut cukup ironis karena penghancuran itu konon terjadi demi kepentingan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tiba sekitar pukul 13.00 Wita, Wapres Gibran didampingi sejumlah pejabat daerah, antara lain Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda, dan perangkat desa setempat. Di belakangnya, lima mahasiswa dari sejumlah universitas berbeda ia ajak pula dalam kunjungan kerjanya kali itu.
Sesampainya di lokasi, sorak-sorai anak-anak sekolah berseragam merah putih menyambut kedatangan mereka. Namun, Wapres Gibran enggan berlama-lama menerima sambutan itu. Sebaliknya, ia langsung mencecar pejabat setempat terkait kronologi penghancuran bangunan itu. ”Ini kemarin rencana lokasinya di mana?” kata Wapres singkat.
Perangkat desa menjelaskan, semula, lokasi awal pembangunan yang ditentukan berada di belakang bangunan sekolah. Akses menuju titik itu satu-satunya hanya jalan desa yang sempit. Namun, warga keberatan jika alat konstruksi itu harus melintas di jalan desa. Akhirnya, petugas memutuskan untuk mengambil jalan pintas langsung melewati sekolah.
Insiden penghancuran itu langsung mendapat penolakan keras dari warga setempat. Rencana pembangunan ditunda sementara waktu. Musyawarah desa dilakukan untuk mencari lokasi pengganti. Namun, para warga belum memperoleh kesepakatan tentang lokasi anyar untuk program prioritas pemerintah itu. Imbasnya, sekolah itu sekarang hanya ditinggalkan berpagar potongan-potongan bambu yang terpaku.
”Kami belum bisa menentukan lokasinya sampai hari ini untuk alternatif lainnya. Karena, kami dengan masyarakat juga berkomitmen bersama untuk tidak lagi mengganggu akses jalan ini,” kata perangkat desa.
Setelah itu, Wapres Gibran memasuki salah satu ruang kelas yang separuh ruangannya dipenuhi para orangtua siswa. Sejenak menyapa, ia lalu duduk didampingi para pejabat daerah itu di tengah-tengah mereka. Mula-mula ia menceritakan baru saja mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di SMP 1 Ndona, Kecamatan Ndona, yang jaraknya sekitar 30 kilometer dari tempat itu.
Ironi lainnya muncul kemudian menyentak Wapres Gibran berupa belum hadirnya program MBG di SD Wolomoni. Ia langsung menanyakan kesiapan pemerintah setempat untuk menyediakan MBG bagi sekolah itu sebagai institusi pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Baginya, program itu akan lebih tepat sasaran jika difokuskan pada area tersebut.
Jajaran pemangku kepentingan setempat kembali menjawab jika dapur penyuplai makanannya sudah rampung dibangun. Kini, pengelola tengah menanti izin operasional yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
”Kalau tadi dapurnya sudah siap, ya, ini otomatis harus kita percepat perizinannya. Karena, saya yakin adik-adik di belakang saya ini butuh sekali yang namanya MBG. Dan, saya yakin nanti akan meringankan beban ibu-ibu yang ada di sini,” kata Wapres Gibran.
Sentakan ironi kembali menyapa Wapres Gibran dari obrolan selanjutnya. Ia giliran menanyakan soal akses sinyal internet. Ia kembali dikejutkan dengan kenyataan bahwa wilayah itu ternyata belum terjamah sinyal internet. Ia pun kebingungan dengan aksi sekelompok warga yang merekam kedatangannya menemui mereka hari itu.
”Ini sinyal 4G juga belum ada? Terus ibu tadi merekam saya mau kirim ke siapa enggak ada sinyal begini? Kalau mau kirim saudara di Jawa atau di Kupang juga enggak bisa?” kata Wapres Gibran.
Dengan polos, ibu-ibu yang duduk di depannya menjawab jika rekaman video ponsel itu sekadar akan dijadikannya kenang-kenangan. Ia baru akan mengunggah atau mengirim video itu ke saudara-saudaranya saat kebetulan berada di tempat dengan sinyal internet yang cukup kuat.
Ketiadaan sinyal internet itu membuat Wapres Gibran kembali mengajukan pertanyaan soal aktivitas belajar-mengajar. Itu terkait dengan penyediaan fasilitas gawai berupa panel interaktif. Ternyata, fasilitas itu sudah tersedia tetapi tidak bisa digunakan gegara tidak ada jaringan internet yang menjamah sekolah itu.
”Oh kalau enggak ada sinyal percuma. Oke, kalau begitu nanti kami perbaiki, ya,” ujar Wapres Gibran.
Sejumlah keluhan lain ikut mengalir setelahnya terentang dari keharusan membayar uang komite sampai kecilnya gaji guru honorer. Tak luput sesi berbincang itu mencuatkan kembali persoalan koperasi desa yang membuat gaduh masyarakat.
Ihwal pembangunannya, Wapres Gibran pun menekankan pentingnya masalah perencanaan agar insiden yang dialami SD Wolomoni tidak terulang lagi. Untuk itu, ia meminta agar warga setempat diajak berdiskusi sejak menyusun perencanaan pembangunan proyek.
”Maka, Pak Kades (kepala desa), Pak Bupati, Pak Wagub, ini diperhatikan benar lokasi koperasinya di mana. Apakah ada pihak yang dirugikan? Dampaknya seperti apa harus dikaji benar. Jangan sampai adik-adik ini justru terganggu proses belajarnya,” kata Wapres Gibran.
Wapres Gibran pun berpesan kepada Wagub NTT Johni agar ikut mengawal dan memastikan penentuan lokasi tidak lagi menjadi masalah. Apalagi sampai harus terjadi gesekan antara masyarakat dan aparat. Bahkan, ia mengharapkan kelak koperasi-koperasi desa itu memperoleh lokasi terbaik. Ia juga mengingatkan supaya keberadaan koperasi itu tidak bersaing dengan badan usaha milik desa (BUMDes) hingga toko-toko milik warga. Hendaknya kedua hal itu saling mengisi sebagai sebuah ekosistem.
Maria Goldeliva Lero (36), orangtua murid SD Wolomoni, menceritakan, peristiwa perusakan bangunan sekolah terjadi secara tiba-tiba. Alat berat itu, katanya, diparkir selama satu bulan lamanya di lapangan tak jauh dari sekolah itu. Awalnya, warga bertanya-tanya perihal keberadaan alat berat tersebut.
Sehari sebelum peristiwa itu terjadi, lanjut Maria, guru dan orangtua murid mengadakan rapat memberitahukan rencana pembangunan itu. Dalam rapat itu, semua hadirin menolak keberadaan koperasi di dekat sekolah. Alasannya, lokasi itu tidak layak karena terlalu dekat dengan sekolah.
”Tidak lama kami semua ke kebun, sekitar pukul 14.00, mereka gusur di sini. Tahu-tahu ada perusakan begitu. Guru-guru juga tidak tahu, kan, itu sudah jam pulang sekolah, to?” kata Maria saat ditemui seusai pertemuan itu.
Kendati demikian, Maria tidak sepenuhnya menolak akan keberadaan program koperasi desa itu. Syaratnya adalah tempat yang dipilih itu tidak bermasalah. Jika merujuk kasus sekolah, katanya, orangtua murid dan warga setempat tentu akan marah apabila seenaknya sekolah dijadikan koperasi.
”Pembangunan apa saja di desa kami dukung. Namun, tempatnya harus layak dan ada kesepakatan dengan warga. Jangan malah bentrok sana-sini. Toh, kami juga tidak mau ada masalah,” kata Maria.
Ujung sesi berbincang dengan warga itu membuat Wapres Gibran berkesimpulan jika wilayah NTT memang kepalang luas. Ia mencontohkan dari perjalanannya menuju Ende yang harus berganti pesawat yang lebih kecil. Namun, luasnya wilayah itu bukan menjadi masalah baginya untuk menyerap segala keresahan masyarakat.
”Yang penting saya bisa ketemu dengan bapak dan ibu semua. Bapak dan ibu juga sudah menyampaikan keluhannya dan nanti pulang dari sini, kita tindak lanjuti begitu, ya,” kata Wapres Gibran.
Ucapan Wapres Gibran itu sekaligus menutup pertemuan tersebut. Segala masukan dan keluhan sudah dicatatnya. Sederet ironi yang mengemuka seakan mencerminkan bahwa ketimpangan pembangunan itu nyata dan belum terselesaikan. Ikhtiar pemerataan pembangunan terus dinanti segenap warga daerah tertinggal.
