TENGGARONG, iNews.id - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) menerima honorarium hingga Rp9,5 miliar dalam satu tahun. Pencairan dana tersebut berasal dari 900 kali transaksi.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menjelaskan kasus ini bermula dari perubahan dokumen lampiran saat proses pencairan dana yang sebelumnya dikirim secara manual dari BPKAD ke pihak perbankan.
“BPK menemukan ada perubahan lampiran pada saat dokumen dikirim secara manual ke bank. Akibatnya, ada satu ASN yang menerima honor hingga 900 kali dalam satu tahun dengan nilai mencapai Rp9,5 miliar,” kata Aulia dikutip dari iNews Kutai, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, perubahan dokumen yang terjadi di luar sistem verifikasi menyebabkan pencairan dana tidak sesuai dengan data yang telah disahkan. Temuan tersebut kemudian mendorong Pemkab Kukar mempercepat penerapan sistem digital dalam pencairan keuangan daerah untuk menutup celah penyimpangan.
Baca Juga:Komplotan Perampok Balok Timah Senilai Rp7 Miliar di Bangka Ditangkap Kurang dari 24 JamPemkab Kukar langsung meluncurkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (17/6/2026). Sistem ini dibuat untuk menghapus proses pengiriman dokumen fisik yang dinilai rawan manipulasi dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Melalui SP2D Online, seluruh proses pencairan dana kini dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem perbankan serta Kementerian Dalam Negeri.
Bupati Aulia menegaskan, penerapan sistem baru ini tidak hanya untuk efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Kami ingin memastikan proses pencairan keuangan berlangsung lebih aman, transparan, dan akuntabel sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” ujarnya.
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, yang turut hadir dalam peluncuran tersebut, menilai SP2D Online sebagai langkah penting dalam mencegah fraud di daerah.
Menurutnya, sistem digital akan mempersempit ruang penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sekaligus mempercepat proses administrasi keuangan.
Baca Juga:Kecam Penangkapan Aktivis Sumud Flotilla dan Jurnalis Indonesia, MUI Sebut Bentuk Ketakutan Israel“SP2D Online menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan keuangan daerah,” katanya.
#kaltim
