JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan perjalanan haji dan umrah yang melibatkan PT Hanania Tama International atau Hanania Travel terus berkembang.
Tidak hanya menyeret Direktur Utama Hanania Group Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka, kasus ini juga membuka dugaan persoalan keuangan yang telah berlangsung sejak 2023 hingga indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Besarnya jumlah korban dan nilai kerugian membuat Komisi III DPR turun tangan dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Polda Metro Jaya, kuasa hukum, serta perwakilan korban, pada Kamis (18/6/2026).
Baca juga: Davina Karamoy Ungkap Pernah Dua Kali Umrah dengan Hanania Travel
Berikut sejumlah fakta yang terungkap dalam rapat tersebut:
Bermasalah sejak 2023Polisi mengungkap bahwa persoalan di internal Hanania Travel ternyata bukan baru terjadi pada 2026 ketika ribuan calon jemaah gagal berangkat.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanudin mengatakan, hasil penyidikan menunjukkan perusahaan telah mengalami persoalan pembayaran sejak 2023.
"Kami menemukan ada fakta berdasarkan hasil penyidikan atau berita acara pemeriksaan dari tersangka, permasalahan ini sebenarnya sudah mulai muncul dari tahun 2023. Jadi, sejak 2023, pengelola PT Hasanah Tama International atau Hanania Group ini sudah mulai mengalami permasalahan pembayaran, baik itu tiket, kemudian hotel, ataupun mutawif di sana, sehingga mulailah menggunakan skema gali lubang tutup lubang," ujar Iman, dalam RDPU bersama Komisi III DPR.
Menurut dia, perusahaan menggunakan dana dari calon jemaah yang akan berangkat pada periode berikutnya, untuk menutupi kebutuhan keberangkatan kelompok sebelumnya.
"Untuk memberangkatkan grup yang hari ini, yang bersangkutan mengambil dari atau menggunakan dari uang dari kelompok grupyang akan berangkat berikutnya," kata Iman.
Polisi juga menemukan bahwa dana yang diterima dari jemaah tidak seluruhnya digunakan sesuai peruntukannya.
Sebagian dana digunakan untuk operasional perusahaan, pembayaran gaji karyawan, promosi, dan kebutuhan lainnya sehingga memunculkan pola "gali lubang tutup lubang".
Temuan ini sekaligus membantah anggapan bahwa gagalnya keberangkatan jemaah semata-mata disebabkan konflik di Timur Tengah.
"Namun demikian, kami dapat menggali fakta yang lain bahwa permasalahan tersebut bukan semata-mata ditimbulkan karena tidak dapat dilakukan penerbangan ke Timur Tengahkarena alasan situasi perang, namun ini sudah terjadi dari sejak tahun 2023," ujar Iman.
