Kesepakatan damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran menuai kritikan pedas dari sejumlah senator Partai Republik. Mereka memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut jauh dari kemenangan besar yang dijanjikan Trump dan bisa membuat Teheran lebih kaya, lebih kuat, dan masih mampu mengancam kawasan tersebut.
Nota Kesepahaman (MoU), yang ditandatangani oleh Trump di Prancis pada Rabu (17/6) lalu, bertujuan untuk mengakhiri perang, membuka kembali Selat Hormuz yang vital, dan menstabilkan pasar energi setelah perang memicu kenaikan harga minyak dunia.
Namun, ketentuan-ketentuan dalam MoU tersebut telah membuat khawatir beberapa anggota Partai Republik. Mereka mengkritik Trump yang mereka sebut menawarkan keringanan sanksi kepada Iran, akses ke pasar minyak, dan prospek dana rekonstruksi sebesar US$300 miliar, tapi gagal mengamankan komitmen tegas tentang pengayaan uranium, rudal balistik, atau dukungan Teheran untuk proksi-proksi bersenjata.
Senator Republik, Bill Cassidy menyebut kesepakatan itu "kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade."
"Sebelum perang, selat itu terbuka, Iran dihancurkan oleh sanksi-sanksi dan 13 anggota militer masih hidup," tulisnya di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/6/2026). "Sekarang, 13 warga Amerika tewas, keluarga telah membayar miliaran dolar untuk bahan bakar, sanksi akan dicabut, dan bombardir telah berhenti."
Roger Wicker, ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat yang berpengaruh, menyebut MoU itu "sama sekali tidak sesuai" dengan tujuan Trump. Dia pun mengecam pencabutan sanksi dan pencairan dana "sebagai imbalan atas persetujuan Iran untuk bernegosiasi selama 60 hari lagi."
"Secara khusus, dana US$300 miliar untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran -- meskipun tidak didanai oleh pembayar pajak AS -- akan membuat pembayaran Iran berdasarkan kesepakatan Presiden Obama tahun 2015 terlihat seperti jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan," katanya dalam sebuah pernyataan, mengacu ke perjanjian nuklir dengan Iran semasa pemerintahan Presiden AS Barack Obama.
(ita/ita)
