Liputan6.com, Jakarta - Aksi demonstrasi mewarnai sejumlah wilayah ibu kota dalam beberapa waktu terakhir hingga Jumat (19/6/2026). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau para demonstran tidak merusak fasilitas umum (fasum) saat menyampaikan aspirasi.
Menurut Pramono, kebebasan berekspresi harus tetap dilakukan dengan menjaga fasilitas publik yang digunakan bersama oleh masyarakat.
Advertisement
“Jadi, seperti yang saya sampaikan, yang paling penting apa, ungkapan untuk ekspresi ini jangan kemudian merusak fasilitas umum,” kata Pramono di kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta.
Menurut Pramono, fasilitas umum merupakan aset yang dibangun untuk kepentingan masyarakat luas sehingga harus dijaga keberlangsungannya oleh seluruh pihak, termasuk peserta aksi.
“Karena fasilitas umum itu milik bersama, sehingga dengan demikian saya betul-betul mengimbau, meminta, siapa pun yang melakukan unjuk rasa di Jakarta jangan merusak fasilitas umum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dia menilai penyampaian aspirasi dapat tetap dilakukan secara tertib tanpa harus merusak sarana publik yang tersedia.
Diketahui, sejumlah aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai titik Jakarta Pusat pada Jumat (19/6/2026). Salah satu aksi yang dijadwalkan berlangsung adalah demonstrasi yang digelar sejumlah badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari berbagai fakultas Universitas Trisakti di depan Gedung DPR.
Dalam seruan aksi yang diunggah melalui akun Instagram resmi organisasi tersebut, mahasiswa mengajak berbagai elemen untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi, kinerja pemerintah, hingga isu supremasi sipil.
Adapun aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00 WIB. Massa mahasiswa Trisakti akan berkumpul di Tugu Luar Trisakti sebelum bergerak menuju depan kompleks parlemen.
Sedikitnya, mahasiswa membawa tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, mereka mendesak pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan politik dengan menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ketersediaan BBM bersubsidi, serta menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Kedua, menuntut pemerintah memberantas inkompetensi pejabat. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memperbaiki komunikasi publik pemerintah.
Ketiga, mahasiswa menuntut pengembalian supremasi sipil. Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa menolak UU Polri.
Mereka juga meminta pembebasan seluruh tahanan politik, menghentikan tindakan represif aparat serta praktik militerisme di Indonesia Timur dan ranah sipil, serta menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
