Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan menandatangani teks kesepakatan dalam jamuan makan malam di Versailles, Prancis, sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani dari Teheran, Iran.
Momen ini terjadi setelah berbulan-bulan saling serang rudal dan drone di Timur Tengah, menyusul serangan AS dan Israel ke Iran pada Februari. Namun, pertemuan di Swiss ini masih jauh dari kata akhir, dengan pertanyaan besar tentang seperti apa bentuk "sejarah" yang akan benar-benar tercipta dari meja perundingan tersebut.
Trump di KTT G7: Iran ikut kesepakatan karena "tidak mau dibom"Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait kesepakatan kerangka baru dengan Iran dalam konferensi pers di sela KTT G7.
Trump mengatakan dirinya melihat adanya kemajuan dalam hubungan AS dengan Iran, termasuk klaim bahwa ia telah mencegah apa yang ia sebut sebagai potensi "bencana nuklir" dan mendorong perubahan kepemimpinan di Iran.
Namun di saat yang sama, ia kembali mengulang ancaman bahwa Iran akan "dibom habis-habisan" apabila tidak menyepakati perjanjian yang lebih luas dengan Amerika Serikat.
Ketika ditanya soal keyakinannya bahwa Iran tidak akan membatasi akses di Selat Hormuz sebagaimana tertuang dalam kerangka kesepakatan, Trump menjawab singkat.
"Logika sederhana. Mereka tidak mau dibom," kata Trump.
"Dapat dukungan damai, tapi masih banyak keraguan"Para pemimpin negara G7 memberikan dukungan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas kerangka kesepakatan baru dengan Iran dalam pertemuan di sela KTT G7.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut kesepakatan itu sebagai langkah yang "bijak". Ia juga mengusulkan pengiriman misi gabungan Prancis dan Inggris ke Selat Hormuz untuk membantu pelaksanaan kesepakatan, namun usulan tersebut tidak mendapat respons antusias dari Trump.
Sementara itu, Rowena Binti Abdul Razak, dosen School of Oriental and African Studies di London, menilai kesepakatan ini sebagai perkembangan awal yang positif.
"Ini adalah awal dari apa yang kami harapkan menjadi perjanjian damai yang lebih panjang antara Amerika Serikat dan Iran. Ini akan meredakan banyak ketegangan yang selama ini meningkat di kawasan maupun di luar kawasan," ujarnya kepada DW.
Ia menambahkan, ketegangan di kawasan juga berdampak luas, termasuk pada harga dan stabilitas energi global.
"Krisis energi tidak hanya memengaruhi pemerintah, tetapi juga masyarakat biasa. Jadi untuk saat ini, setidaknya ada sedikit kelegaan di berbagai pihak," katanya.
Namun Macron juga memberi catatan hati-hati soal prospek jangka panjang kesepakatan tersebut. "Apakah ini menyelesaikan semuanya? Tidak. Apakah ada risiko? Ya," ujarnya kepada wartawan.
Kesepakatan AS-Iran masih interim, belum mengikat penuhMeski kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat Donald Trump dan Iran disambut sebagai langkah awal, sejumlah pihak menilai belum ada kesepakatan yang benar-benar final.
Perdebatan soal istilah seperti treaty (perjanjian), memorandum, hingga communique biasanya menjadi ranah diplomat. Namun dalam kasus ini, perbedaan tersebut dianggap penting karena menyangkut status sebenarnya dari kesepakatan yang diumumkan.
Intinya, menurut sejumlah pengamat, belum ada "deal" yang benar-benar mengikat. Yang ada saat ini baru kesepakatan sementara untuk menghentikan pertempuran dan membuka kembali Selat Hormuz, yang sebelumnya terdampak konflik.
Dengan kata lain, kesepakatan ini lebih merupakan upaya merespons situasi perang yang sudah terjadi, bukan mengembalikan kondisi seperti sebelum konflik.
"Pemerintah AS sebenarnya bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, tetapi ada dorongan untuk segera membuka Selat Hormuz," kata Miad Maleki, peneliti senior di Foundation for the Defense of Democracies di Washington, kepada DW.
Lembaga kajian tersebut dikenal memiliki pandangan keras terhadap Iran dan mendukung opsi militer terhadap negara itu.
Maleki juga menyoroti faktor politik domestik di Amerika Serikat, termasuk tekanan menjelang pemilu paruh waktu yang membuat pemerintah berada di bawah "jam politik" yang terus berjalan.
Trump klaim kesepakatannya lebih ketat dari JCPOA era ObamaPresiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa inti dari kesepakatan barunya dengan Iran adalah memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.
Ia membandingkan pendekatan tersebut dengan kesepakatan nuklir sebelumnya, yaitu Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang dinegosiasikan pada masa Presiden Barack Obama bersama Uni Eropa.
Trump selama ini dikenal sangat kritis terhadap JCPOA dan menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan itu pada 2018.
"Kesepakatan Obama adalah jalan menuju senjata nuklir. Dan, sebut saja ini kesepakatan Trump, adalah tembok untuk senjata nuklir. Tidak ada yang bisa melewatinya. Kami membangun tembok," kata Trump pada Rabu.
Namun, sejumlah pihak menilai masih belum jelas apakah kesepakatan baru ini benar-benar bisa melampaui model JCPOA yang sebelumnya berbasis pada keringanan sanksi dengan imbalan pembatasan program nuklir Iran.
Trump sendiri pernah mengatakan pada 2020 bahwa Iran "tidak pernah menang dalam perang, tapi tidak pernah kalah dalam negosiasi."
"Apa yang Iran katakan akan mereka lakukan atau tidak lakukan sebenarnya tidak terlalu relevan. Yang penting adalah tingkat verifikasi yang mereka terima," kata Alan Eyre, peneliti Middle East Institute sekaligus mantan negosiator AS untuk JCPOA, kepada DW.
Ia menambahkan, perbandingan antara kesepakatan Trump dan JCPOA baru bisa dilakukan jika memang perjanjian baru itu benar-benar berhasil dinegosiasikan dan diimplementasikan.
Jalan panjang menuju kesepakatan final AS-IranPara negosiator Amerika Serikat dan Iran diperkirakan mulai membahas detail teknis kesepakatan di Swiss pada akhir pekan ini. Swiss kembali menjadi tuan rumah proses diplomasi, setelah sebelumnya beberapa kali dipakai sebagai lokasi perundingan internasional.
Resor Bürgenstock di Swiss sendiri juga pernah menjadi lokasi KTT perdamaian Ukraina pada 2024, serta perundingan Sudan pada 2002 silam. Namun, sejumlah contoh itu juga menunjukkan bahwa kesepakatan di meja perundingan tak selalu berujung pada perdamaian yang bertahan lama.
Perang di Ukraina justru masih berlangsung dua tahun setelah pertemuan tersebut, sementara Sudan justru kini menghadapi perang saudara dan krisis kemanusiaan yang meluas.
Kondisi itu menjadi pengingat bahwa membangun perdamaian yang berkelanjutan bukan proses yang sederhana.
Batas waktu 60 hari yang direncanakan untuk pembicaraan awal AS-Iran pun dinilai banyak pihak sebagai target yang fleksibel, bukan tenggat yang pasti. Artinya, proses ini kemungkinan akan berlangsung lebih lama dalam status "kesepakatan sementara".
Alan Eyre, peneliti Middle East Institute sekaligus mantan negosiator AS untuk JCPOA, menilai tidak realistis jika kesepakatan besar bisa dicapai dalam 60 hari.
"Tidak akan ada kesepakatan yang benar-benar kuat dalam 60 hari. Dibutuhkan negosiasi teknis yang serius dan berkelanjutan, dan saya meragukan apakah pemerintahan saat ini siap dan mampu melakukannya," ujarnya kepada DW.
Brent Goff dan Alex Forrest Whiting dari DW turut berkontribusi dalam peliputan laporan ini.
Artikel ini terbit pertama kali dalan bahasa inggris.
Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu
Editor: Muhammad Hanafi
width="1" height="1" />
Saksikan Live DetikSore:
(ita/ita)
