Pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dinilai menjadi bagian penting dari strategi Indonesia dalam mencapai kemandirian energi sekaligus menekan emisi karbon.
Di sisi lain, percepatan adopsi EV perlu dibarengi dengan tata kelola rantai pasok yang berkelanjutan, mulai dari sektor pertambangan hingga produk yang digunakan masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, mengatakan pengembangan EV berangkat dari kebutuhan Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor, terutama minyak yang sebagian besar digunakan pada sektor transportasi.
“Kalau kita bicara swasembada energi, tantangan terbesar Indonesia ada pada minyak dan LPG. Jalan keluarnya adalah mengalihkan penggunaan energi fosil impor ke listrik yang sumber energinya bisa kita produksi sendiri,” kata Rachmat dalam sesi podcast Green Talks yang tayang di kanal YouTube Katadata Indonesia.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Data Kementerian ESDM menunjukkan potensi pembangkit energi terbarukan mencapai sekitar 3.700 gigawatt (GW), jauh melampaui kapasitas pembangkit nasional saat ini yang masih di bawah 100 GW.
Karena itu, elektrifikasi transportasi menjadi salah satu strategi penting menuju target ketahanan energi nasional. Selain mengurangi impor bahan bakar minyak, kendaraan listrik juga dinilai lebih efisien dalam penggunaan energi dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.
Pemerintah menargetkan pada 2030 terdapat sekitar 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik yang bergerak di Indonesia. Saat ini jumlah kendaraan listrik yang beredar diperkirakan telah mencapai lebih dari 200 ribu unit.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus mendorong berbagai insentif, mulai dari keringanan pajak hingga dukungan pengembangan infrastruktur pengisian daya.
Rachmat menilai salah satu tantangan terbesar justru terletak pada perubahan pola pikir masyarakat. Menurutnya, kendaraan listrik tidak bergantung sepenuhnya pada SPKLU karena mayoritas proses pengisian dapat dilakukan di rumah atau lokasi kendaraan diparkir dalam waktu lama.
“Kalau kendaraan berbahan bakar minyak harus pergi ke SPBU untuk mengisi energi, kendaraan listrik justru idealnya diisi saat sedang parkir. Ini perubahan mindset yang perlu dipahami,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menegaskan bahwa transisi menuju kendaraan listrik harus dilihat secara utuh dari hulu hingga hilir. Sebagai informasi, Satya Bumi merupakan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada edukasi dan kampanye lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
Menurut Andi, kendaraan listrik memang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap penurunan emisi karbon dan mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Namun, peningkatan permintaan baterai juga akan mendorong kebutuhan mineral kritis seperti nikel dalam jumlah besar.
“Perhatian terhadap isu keberlanjutan di sektor pertambangan menjadi keharusan karena kebutuhan nikel untuk baterai diproyeksikan terus meningkat di masa depan,” kata Andi.
Satya Bumi mendorong pemerintah dan industri memperkuat standar keberlanjutan dalam rantai pasok kendaraan listrik. Salah satu aspek yang dinilai penting adalah penerapan sistem ketertelusuran atau traceability sehingga asal-usul bahan baku dapat diketahui secara transparan.
Menurut Andi, regulasi pertambangan nasional saat ini masih perlu diperbarui agar sejalan dengan SDGs yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, ia mengusulkan pemerintah mempertimbangkan kebijakan kuota wajib bagi produsen otomotif agar sebagian dari total produksi kendaraan yang dipasarkan di Indonesia merupakan kendaraan listrik.
“Kalau ingin percepatan adopsi EV terjadi, maka produsen juga harus didorong menyediakan lebih banyak pilihan kendaraan listrik yang berkualitas dan terjangkau,” ujarnya.
Baik pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil sepakat bahwa kendaraan listrik dapat menjadi bagian penting dari solusi transisi energi Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan yang beredar, melainkan juga tata kelola industri yang mendukungnya.
Dengan demikian, transisi menuju kendaraan listrik bukan hanya soal mengganti mesin berbahan bakar fosil dengan baterai, tetapi juga memastikan seluruh ekosistemnya berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
