Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi ancaman musim El Nino Godzilla, salah satunya membentuk satuan tugas (satgas).
Nantinya, satgas tersebut akan memastikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi El Nino Godzilla. Untuk itu, akan ada kolaborasi lintas Direktorat Jenderal di Kementerian PU yang tergabung dalam satgas tersebut.
“Khusus masyarakat El Nino, saya akan bentuk satgas khusus untuk menghadapi El Nino 2026-2027. Kenapa harus ada satgas? Karena yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan tapi juga mungkin di beberapa titik sepam-sepam kita juga mungkin akan kekeringan," kata Dody dalam Infratalks di Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Jumat (19/6).
“Bendungan-bendungan juga mungkin akan mengalami hal yang sama. Karena disini sudah ada lintas Direktorat Jenderal, ada SDA, ada Cipta Karya, dan sebagainya,” tambahnya.
Selain itu, Dody menjelaskan sebenarnya Kementerian PU sudah melakukan berbagai langkah antisipasi El Nino sejak awal, seperti melakukan pengeboran sumber air utamanya di daerah yang rawan kekeringan.
“Di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, misalnya di Gunungkidul. Di Gunungkidul itu kita beberapa titik juga melakukan pengeboran. Jadi di semua titik, tidak cuma tempat-tempat yang terkenal kering misalnya NTT tapi juga di tempat-tempat lain juga begitu,” ujar Dody.
Selain pengeboran, Dody juga sudah memberi arahan terhadap Ditjen SDA untuk membangun saluran irigasi tersier. Pada awalnya, Dody mengakui Kementerian PU tidak memiliki data lengkap terkait saluran irigasi yang ada di Indonesia. Ia saat ini sedang mengatasi persoalan tersebut bersama dengan Kementerian Pertanian melalui pendataan irigasi-irigasi yang ada di daerah.
Bakal Dapat Pinjaman untuk Jalan DaerahSelain persoalan tantangan El Nino Godzilla, Dody juga merespons kelanjutan dari Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah. Ia menjelaskan akan ada pinjaman dari Bank Dunia untuk pembangunan jalan daerah pada tahun depan.
“Kita minta loan dari World Bank untuk kita bisa kejar lebih cepat untuk Inpres Jalan Daerah (2027), Rp 17 triliun,” tutur Dody.
Saat ini pembangunan jalan daerah memang sudah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
