JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menghampiri demo mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam. Sejumlah tuntutan massa kepada pemerintah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak-pihak terkait.
Dengan pengawalan ketat, dua Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra dan Saan Mustopa dari Fraksi Partai Nasdem menemui massa demonstran sekitar pukul 19.28 WIB. Didampingi pimpinan Komisi III DPR dan perwakilan mahasiswa, Dasco dan Saan menyampaikan hasil pertemuan perwakilan mahasiswa dan DPR sebelumnya.
“Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, baik Menteri ESDM (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia) dan Kepala BGN (Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang) dan didengarkan langsung aspirasi tersebut. Beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kami akan tindak lanjuti,” kata Dasco.
Menyangkut tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut Saan, BGN telah melakukan evaluasi dan penyisiran sehingga bakal ada penghematan anggaran sekitar Rp 70 triliun. Adapun terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), Saan menegaskan Bahlil telah dihubungi dan berkomitmen akan menyelesaikan secepatnya.
“Skema terkait dengan penurunan (harga BBM) juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dan kami dari DPR juga akan memfasilitasi teman-teman untuk dialog secara langsung. Terkait tuntutan dan lainnya, secepatnya, akan kami komunikasikan dan tindaklanjuti,” kata Saan.
Tuntutan ini meliputi kesejahteraan guru honorer hingga supremasi sipil. Di samping itu, jaminan terkait stabilitas ekonomi dan juga politik yang menjadi sorotan mahasiswa juga akan disampaikan kepada pemerintah.
Sebelumnya, perwakilan dari mahasiswa yang berunjuk rasa diterima oleh pimpinan DPR dan sejumlah anggota di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Jumat sore. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang diharapkan bisa terpenuhi oleh pemerintah.
Ketua Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dhenni Ribowo menyatakan, sejumlah usulan telah tersampaikan. Namun, tidak cukup sampai di situ saja. Dia mengingatkan, komitmen itu harus ditindaklanjuti karena berdampak pada aspek lainnya, seperti kelangkaan BBM yang merembet kepada masalah perekonomian.
“Terkait dengan kelangkaan BBM subsidi itu, tadi sudah disampaikan oleh jajaran pimpinan DPR dan juga Menteri. Tetapi, ini kan sebenarnya (memiliki) efek domino terhadap bahan pokok dan lain-lain,” ujarnya.
Dhenni juga berharap pemerintah dan DPR sebagai penyambung lidah rakyat untuk tidak bermain-main dengan komitmen tersebut. Dia mengingatkan, keresahan masyarakat bisa menjadi pemicu untuk rangkaian aksi berikutnya, terutama yang berkaitan dengan isu kesejahteraan.
“Kalau mereka tadi sudah disampaikan oleh pihak eksekutif untuk berkomitmen kepada kita, ya kalau tidak dipenuhi janjinya, pasti kiranya gelombang-gelombang perjuangan akan muncul. Jangan dicoba-coba kepada masyarakat karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena,” ungkapnya.
Demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB, diikuti mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercubuana, dan Universitas Esa Unggul, dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI).
Saat menyampaikan orasinya, Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Jabodetabek Khoirul Ulum menyampaikan keresahan masyarakat terhadap pemerintahan. Dia menyinggung kesejahteraan guru honorer hingga BBM yang naik dan mencekik masyarakat.
“BBM naik, tapi masyarakat, ojol (ojek daring), UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), semua tidak memiliki penghasilan yang naik juga. Ini adalah salah satu bagian dari penindasan. Kita hadir di sini, tiada lain tiada bukan untuk menyuarakan hak-hak rakyat menuju pembebasan nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, HMI dalam aksi kali ini menuntut evaluasi terhadap program MBG dan Koperasi Dasar Merah Putih atau KDMP. Mereka menuntut adanya transparansi dan efektivitas dari program yang berdampak kepada masyarakat ini.
Selain itu, HMI juga meminta negara untuk menegakkan kembali supremasi sipil sebagai fundamental demokrasi dan negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. “Kita tidak butuh omon-omon,” kata Khoirul yang disambut teriakan para mahasiswa.
