Padang Pariaman, tvOnenews.com – Dugaan penyelewengan dana alokasi perpustakaan di Korong Tabek, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, mendadak viral di media sosial. Warganet mencium adanya ketimpangan serius antara besarnya anggaran yang dikucurkan dengan realisasi fisik di lapangan.
Total anggaran yang mengalir ke perpustakaan tersebut dilaporkan mencapai Rp450 juta dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Angka yang fantastis ini dinilai tidak sebanding dengan kondisi fasilitas dan koleksi buku yang tersedia, sehingga memicu gelombang desakan dari publik agar aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan pengusutan.
Berdasarkan data yang beredar di platform media sosial, rincian anggaran perpustakaan tersebut terbagi ke dalam tiga tahun anggaran, yaitu tahun 2021 sebesar Rp80 juta, tahun 2023 sebesar Rp255 juta (akumulasi dari dua pos anggaran masing-masing Rp133 juta dan Rp122 juta), dan tahun 2024 sebesar Rp115 juta.
Kecurigaan publik kian menguat lantaran koleksi buku di perpustakaan tersebut diduga kuat didominasi oleh buku-buku hibah dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Perpustakaan Provinsi, bukan dari hasil pengadaan mandiri yang mendebet anggaran ratusan juta tersebut.
Merespons tudingan miring yang dialamatkan ke institusinya, Pengelola Pustaka Aminah, Aminah, dengan tegas membantah narasi yang menyebut koleksi buku mereka minim.
Menurut Aminah, pemandangan rak-rak buku yang tampak melonggarkan atau sepi bukan karena tidak adanya pengadaan, melainkan karena tingginya antusiasme membaca masyarakat setempat.
"Rendahnya jumlah buku yang terlihat di rak saat ini disebabkan oleh tingginya tingkat peminjaman. Sebagian besar buku tengah dibawa pulang dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat," ujar Aminah dalam keterangannya.
Selain itu isu yang beredar tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, pihak pengelola mengaku, dana yang dikucurkan merupakan dana PNPM dan itu peruntukannya untuk pembangunan gedung pustaka, jumlahnya juga tidak sesuai dengan isi yang beredar.
Setali tiga uang dengan pihak pengelola, Pemerintah Nagari Katapiang juga langsung pasang badan menepis rumor miring terkait penyelewengan dana desa (nagari) tersebut.
Sekretaris Nagari Katapiang, Syamsurizal, menegaskan bahwa tuduhan korupsi yang beredar di media sosial adalah informasi yang tidak berdasar. Ia memastikan seluruh roda pemerintahan dan realisasi anggaran di wilayahnya berjalan di atas koridor hukum yang berlaku.
