Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka 5 persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.
Dia mengatakan meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.
"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Mauarar di Jakarta, Jumat.
Dia juga menegaskan bahwa kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP hingga 40 tahun sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto telah dibahas secara intensif dan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.
"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," katanya.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2026. Dari target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.
Mauarar menghadiri rapat bersama Danantara Indonesia guna membahas dukungan strategis terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas pendataan inventaris rumah susun yang dimiliki oleh BUMN sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset negara untuk mendukung penyediaan hunian masyarakat.
Selain itu, Program Gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat juga memperoleh dukungan dari sektor perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kemudian juga dibahas perkembangan penyelesaian rumah susun Meikarta. Pemerintah bersama Danantara Indonesia membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari proses serah terima hibah, percepatan due diligence terhadap legalitas tanah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Danantara, hingga penentuan BUMN yang akan ditugaskan untuk melaksanakan proyek tersebut.
Selain itu, dibahas pula skema penetapan harga jual per unit rumah agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat segera dilakukan secara optimal.
Rapat juga membahas penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi oleh Danantara sebagai salah satu instrumen percepatan penyelesaian berbagai isu strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Baca juga: Menteri PKP: Skema tenor KPR rumah subsidi 40 tahun mudahkan rakyat
Baca juga: BP Tapera: Penyaluran FLPP rumah subsidi 11 Juni capai 77 ribu unit
Baca juga: Menteri PKP sebut rumah subsidi mayoritas dimanfaatkan oleh buruh
Dia mengatakan meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.
"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Mauarar di Jakarta, Jumat.
Dia juga menegaskan bahwa kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP hingga 40 tahun sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto telah dibahas secara intensif dan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.
"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," katanya.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2026. Dari target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.
Mauarar menghadiri rapat bersama Danantara Indonesia guna membahas dukungan strategis terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas pendataan inventaris rumah susun yang dimiliki oleh BUMN sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset negara untuk mendukung penyediaan hunian masyarakat.
Selain itu, Program Gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat juga memperoleh dukungan dari sektor perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kemudian juga dibahas perkembangan penyelesaian rumah susun Meikarta. Pemerintah bersama Danantara Indonesia membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari proses serah terima hibah, percepatan due diligence terhadap legalitas tanah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Danantara, hingga penentuan BUMN yang akan ditugaskan untuk melaksanakan proyek tersebut.
Selain itu, dibahas pula skema penetapan harga jual per unit rumah agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat segera dilakukan secara optimal.
Rapat juga membahas penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi oleh Danantara sebagai salah satu instrumen percepatan penyelesaian berbagai isu strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Baca juga: Menteri PKP: Skema tenor KPR rumah subsidi 40 tahun mudahkan rakyat
Baca juga: BP Tapera: Penyaluran FLPP rumah subsidi 11 Juni capai 77 ribu unit
Baca juga: Menteri PKP sebut rumah subsidi mayoritas dimanfaatkan oleh buruh
