JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyarankan Partai Golkar fokus memikirkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah, ketimbang mempertanyakan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pertama, saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,” kata Deddy dalam siaran pers, dikutip Sabtu (20/6/2026).
Baca juga: Ramai-ramai Parpol Menyoal Posisi PDI-P Terhadap Pemerintahan Prabowo
Sebagaimana diketahui, pemadaman listrik terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Di sisi lain, ada perwakilan Golkar yang duduk di pemerintahan yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, PDI-Perjuangan bukan partai yang selalu ingin berada dalam lingkar kekuasaan, baik saat menang maupun kalah dalam pemilu, seperti yang ia sematkan kepada Golkar.
“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ujar dia.
Baca juga: Ganjar: Posisi PDI-P Jelas Penyeimbang Pemerintah, Tidak Ada Istilah Abu-abu
Ia mengakui posisi di dalam pemerintahan memberi keuntungan bagi partai politik karena membuka akses terhadap kekuasaan.
Namun, Deddy mengaku heran jika ada pihak yang justru mempersoalkan partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” jelas dia.
Baca juga: Sanjungan Prabowo untuk PDIP meski Kerap Bikin Pilu Sebelum Tidur
Terkait pernyataan “apa yang diseimbangkan” seperti disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji, menurut dia jawabnya sudah sangat jelas, yakni fungsi checks and balances DPR terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan kekuasaan.
“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” ujar dia.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tambah dia.
Ia menegaskan, menjadi penyeimbang tidak berarti selalu berseberangan dengan pemerintah.
PDI-P, kata dia, tetap akan mendukung kebijakan yang dianggap baik, tetapi juga menyampaikan kritik, masukan, atau pandangan berbeda jika diperlukan.
“Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi,” ucap dia.
Baca juga: Ganjar Tegaskan PDI-P Partai Penyeimbang, Ingatkan DPR soal Fungsi Pengawasan
“Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” jelas dia menambahkan.
