jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut Golkar sebaiknya mengurus masalah pemadaman listrik dibandingkan membahas sikap partai berlambang banteng moncong putih.
Hal demikian dikatakan Deddy menanggapi pernyataan Sekjen Golkar Sarmuji yang mempertanyakan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.
BACA JUGA: Pemadaman Listrik PLN Bikin Traffic Light di Samsat Bandung Padam
"Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan," kata Deddy melalui layanan pesan, Sabtu (20/6).
Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan PDIP bukan partai seperti Golkar yang kalah atau menang pada pemilu tetap ingin ikut kekuasaan.
BACA JUGA: Soal Pemadaman Listrik Bergilir, Bahlil: Insyaallah Enggak
"Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Deddy.
Dia memahami berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan bagi partai politik, karena memiliki akses ke kekuasaan.
BACA JUGA: Defisit Batu Bara Diduga Jadi Biang Kerok Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah
Namun, Deddy heran ada pihak yang memilih nyinyir terhadap sikap partai lain untuk tidak masuk dan tak menikmati kemewahan kekuasaan.
"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," ujarnya.
Diketahui, Sarmuji sempat menanggapi sikap PDIP yang memilih menjadi partai penyeimbang bagi pemerintahan era Prabowo.
Dia bahkan menggunakan diksi "entah apa yang diseimbangkan" ketika menanggapi sikap politik PDIP terhadap rezim Prabowo.
Menurut Deddy, sikap menjadi penyeimbang ialah menjalankan fungsi pengawasan di DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.
Dia mengaku sulit membayangkan fraksi di DPR berani mengkritik penyimpangan pemerintah ketika mayoritas kursi parpol parlemen dikuasai pihak yang prorezim.
"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan," ujarnya.
Dia mengatakan maksud lain sikap penyeimbang yang dipilih PDIP ialah bebas mendukung atau mengkritik kebijakan pemerintah.
"Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," kata Deddy.
Dia selaku anggota DPR RI sebenarnya kerap menerima curhat dari sesama legislator tentang sulitnya mereka berbicara leluasa terkait kebijakan pemerintahan.
"Sebab, posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini," katanya.
Deddy mengatakan posisi penyeimbang yang dipilih PDIP menjadi penting di negara demokrasi seperti Indonesia.
"Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok," katanya. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan
