JAKARTA, KOMPAS – Ikhtiar Gerakan Rakyat untuk memeroleh legalisasi sebagai partai politik dari Kementerian Hukum terus diupayakan. Transformasi kelompok sukarelawan pendukung calon presiden Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024 itu, ditargetkan tuntas tahun ini, sehingga Gerakan Rakyat bisa menjadi peserta Pemilu 2029.
Bersamaan dengan ikhtiar itu, konsolidasi dan rekrutmen kader Gerakan Rakyat dijalankan. Hal ini penting karena ”mesin politik” tersebut yang akan berada di garda terdepan untuk perjuangan meloloskan Gerakan Rakyat ke Senayan, di pemilu mendatang.
Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid saat ditemui seusai acara “Kelas Kader DPD Gerakan Rakyat Jakarta Timur" di Jakarta, Sabtu (20/6/2026), mengatakan, proses pemenuhan syarat untuk mendaftarkan Partai Gerakan Rakyat sebagai badan hukum di Kementerian Hukum, masih terus berlangsung.
Dari 38 DPW Partai Gerakan Rakyat, sudah 24 wilayah yang mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) partai politik dari kantor wilayah Kementerian Hukum. Ia menargetkan syarat dari belasan provinsi lainnya akan rampung pada akhir Juni 2026. Selanjutnya, setelah lengkap, akan diserahkan ke Kementerian Hukum.
“Saat ini, Kementerian Hukum menetapkan syarat bahwa pendaftaran wajib melampirkan 38 SKT dari Kanwil. Sejauh ini, kami sudah menerima 24 SKT, jadi tinggal sekitar 14 SKT lagi yang sedang dalam proses penyelesaian. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai semua. Target kami, bulan ini, kami sudah resmi mendaftar di Kemenkum,” ujar Sahrin.
Dengan demikian, sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, yakni mulai 2027 mendatang, Gerakan Rakyat sudah menjadi partai politik yang memiliki badan hukum dan diakui negara. “Pokoknya tahun ini target kami Gerakan Rakyat sudah harus berbadan hukum partai politik,” kata Sahrin.
Saat memberikan arahan dalam acara “Kelas Kader DPD Gerakan Rakyat Jakarta Timur" yang dihadiri sekitar 400 kader, Sahrin mengingatkan kader untuk aktif dalam melayani masyarakat. Sebab, organisasi yang kuat lahir dari kader-kader yang memiliki pemahaman ideologi yang baik, kemampuan kepemimpinan yang matang, dan kepedulian terhadap persoalan sosial di lingkungannya.
“Jadi, partai politik salah satu tugasnya itu adalah melakukan rekrutmen dan distribusi kepemimpinan, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Nah, untuk Gerakan Rakyat, syarat utama untuk dapat didistribusikan atau mencalonkan di eksekutif atau legislatif dari Gerakan Rakyat, syarat utamanya adalah harus telah menjadi kader. Dan untuk bisa menjadi kader, dia harus mengikuti kelas kader dan mendapatkan sertifikat kader Gerakan Rakyat. Nah, inilah yang teman-teman sedang ikuti ini,” kata Sahrin.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan perjuangan dan proses transformasi Gerakan Rakyat menjadi parpol yang sudah dimulai sejak 2023. Saat itu, Gerakan Rakyat lahir menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ketika mereka sama-sama mendukung calon presiden Anies Baswedan. Setelah pilpres, Gerakan Rakyat berubah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas), persisnya pada 27 Februari 2025. Lalu, awal 2026, Gerakan Rakyat dideklarasikan menjadi parpol dalam rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta.
Menurut Sahrin, semangat kolektif dan gotong royong dari seluruh anggota gerakan di sejumlah daerah menjadi landasan berdirinya Partai Gerakan Rakyat.
“Semua ini basisnya adalah partisipasi sendiri, partisipasi rakyat. Nah partisipasi rakyat inilah yang menjadi ciri dari Gerakan Rakyat. Partisipasi, swadaya, swadana, swakarsa, gotong royong. Makanya inilah yang kita sebut dengan Gerakan Rakyat. Kenapa? Tumbuhnya dari bawah, yang kedua dia organik, dan yang ketiga memang diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Sahrin juga menyinggung lima prinsip moral yang wajib dijalankan dan dipatuhi seluruh kader Gerakan Rakyat. Mulai dari integritas moral, karsa ksatria, kasih sayang, nasionalisme kerakyatan, dan religiusitas. Lima prinsip ini disebut Panca Dharma.
Ia juga menyebut ada perbedaan mendasar antara Gerakan Rakyat dengan parpol lain. Salah satunya, Gerakan Rakyat dalam menjalankan organisasinya melalui pendekatan partisipasi dari seluruh anggotanya. Hal ini bisa dilihat dari lima jalan organisasi yang selalu dipegang Gerakan Rakyat yakni musyawarah mufakat, gotong royong, transparansi, meritokrasi, dan kesetaraan.
“Cara berorganisasi kita itu ditentukan oleh lima jalan yang kita gunakan ini. Kenapa? Karena kita ini adalah partisipatif, kita basisnya adalah bukan mobilisasi. Nah oleh karena itu, lima jalan ini penting,” katanya.
Sahrin juga menekankan parpol sebagai instrumen konstitusional yang sah dalam mengubah setiap regulasi dan menata kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, Gerakan Rakyat harus menjadi wadah aspirasi publik, dan bukan parpol yang kini banyak berubah menjadi korporasi politik demi melanggengkan kekuasaan segelintir kelompok.
“Karena semua proses-proses itu dilalui melalui partai politik. Untuk ikut terlibat dalam perumusan undang-undang, harus melalui partai politik. Kenapa? Karena yang merumuskan undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah. Kepala pemerintah dipilih melalui pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, yaitu pemilihan anggota legislatif. Dan untuk bisa mengikuti pemilihan umum, itu syaratnya adalah partai politik,” katanya.
Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat Sulfikar Amir menambahkan, Gerakan Rakyat didirikan untuk mewujudkan perubahan dalam negeri dengan menekankan tiga hal yakni teknokrasi, demokrasi, dan meritokrasi. Jika tiga pilar itu dijalankan dengan baik, potensi kekayaan alam dan kecerdasan sumber daya manusia Indonesia diyakini tidak akan tersia-siakan.
Sulfikar juga mengklaim sejak diresmikan jadi parpol, elektabilitas Gerakan Rakyat sudah mencapai 1,2 persen dan popularitasnya menyentuh angka 20 persen. Oleh karena itu, ia optimistis jika semua kader bergerak, popularitas dan elektabilitas Gerakan Rakyat akan terus meningkat hingga Pemilu 2029 mendatang.
“Saya cuma mengatakan bahwa perjuangan kita masih panjang, ya. Tantangannya akan semakin besar. Saat ini, Gerakan Rakyat, walaupun belum menjadi partai berbadan hukum sudah mendapat 1,2 persen. Angka itu juga didapatkan oleh sebuah partai yang sudah berdiri 10 tahun yang lalu, yang sudah mengikuti pemilu dua kali, sudah didukung oleh salah satu presiden, tapi tetap aja 1,2 persen,” katanya.
“Jadi, kita selalu optimis karena ada dasar untuk itu. Masyarakat Indonesia, saya yakin sebagian besar, itu setuju dengan apa yang kita perjuangkan. Dan mereka semua merasakan apa yang kita rasakan sama-sama, bahwa Indonesia tidak sedang tidak baik-baik saja,” lanjut Sulfikar.
Sementara itu, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang menjadi pemateri dalam acara Kelas Kader Gerakan Rakyat, berharap, Gerakan Rakyat dapat memosisikan sebagai partai yang berbeda dengan partai lainnya, terutama dalam merumuskan posisi resmi terkait kebijakan ekonomi dan cara memperlakukan rakyat.
Mantan Menteri Perdagangan itu pun mendorong agar kader Gerakan Rakyat membawa paradigma baru dan tidak terjebak pada retorika para politisi saat ini. Selain itu, kader juga harus bicara secara serius, jujur, dan apa adanya berbasis fakta data terkait kondisi dalam negeri.
“Formula gampangnya ya, Ibu Bapak, kalau saya boleh usul. Bagaimana kita bicara beda dengan politisi yang biasanya, ya. Kalau politisi biasa akan bilang kita negara yang besar. Kita negara yang hebat. Ya. Saya usul, kita kalau menjawab suatu isu, kita bisa jawab dengan iya dan tidak. Iya dan tidak. Iya, kita populasi besar. Iya, kita negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi daya beli kita turun. Kurs rupiah kita turun. Jadi kita sebetulnya bukan ekonomi yang besar-besar amat, ya,” kata Tom Lembong.
