Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan pembangunan ekonomi daerah harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sherly saat menghadiri pengukuhan Pengurus Daerah (DPD) dan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Maluku Utara di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Kamis (18/6/2026).
Menurut Sherly, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
"Kehadiran ini menjadi suntikan penyemangat besar bagi kami di jajaran pemerintah daerah untuk terus membangun Maluku Utara dari pinggiran, yaitu desa," ujar Sherly dalam sambutannya dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ia menilai pengukuhan pengurus ABPEDNAS menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan desa di Maluku Utara.
Sherly mengajak seluruh pengurus ABPEDNAS yang baru dilantik untuk mengonsolidasikan gagasan dan bergerak bersama dalam memajukan desa-desa di Maluku Utara.
"Pengukuhan ini merupakan langkah nyata bagi Bapak atau Ibu sekalian untuk mengonsolidasikan gagasan, serta bergerak bersama dalam memajukan dan menyejahterakan desa-desa di Maluku Utara ke depan," katanya.
Menurutnya, kemajuan ekonomi desa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh tata kelola pemerintahan desa yang baik, partisipatif, dan transparan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan pengawasan di tingkat desa agar dana desa maupun program pembangunan daerah dapat berjalan tepat sasaran, bebas dari praktik korupsi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Supaya Warga Paham, Sherly Tjoanda Wanti-wanti Petugas SE2026 untuk Tak Pakai 'Jagon Canggih'
Sherly berharap ABPEDNAS dapat menjadi jembatan aspirasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah maupun pusat, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa dapat segera diinventarisasi dan dicarikan solusi secara cepat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum, Pemprov Maluku Utara optimistis pembangunan desa yang akuntabel akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Moloku Kie Raha.
