Dipertanyakan Parpol Lain soal Posisi Politiknya, PDI-P: Kami Tidak Candu Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus menegaskan bahwa parpolnya tidak candu dengan kekuasaan.

Hal itu disampaikan Deddy untuk menanggapi pernyataan parpol lain yang mempertanyakan posisi politik PDI-P.

“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ujar Deddy, dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, PDI Perjuangan bukan partai yang selalu ingin berada dalam lingkar kekuasaan, baik saat menang maupun kalah dalam pemilu, seperti yang ia sematkan kepada Golkar.

Baca juga: PDI-P: Negara yang Seluruh Parpolnya Dalam Pemerintahan hanya di Otoriter

Ia mengakui, posisi di dalam pemerintahan memberi keuntungan bagi partai politik karena membuka akses terhadap kekuasaan.

Namun, Deddy mengaku heran jika ada pihak yang justru mempersoalkan partai yang memilih berada di luar pemerintahan.

“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” ujar dia.

Terkait pernyataan “apa yang diseimbangkan” seperti disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji, menurut dia jawabnya sudah sangat jelas, yakni fungsi checks and balances DPR terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan kekuasaan.

“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” ujar dia.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tambah dia.

Ia menegaskan, menjadi penyeimbang tidak berarti selalu berseberangan dengan pemerintah.

Baca juga: PDI-P: Jika Seluruh Fraksi hanya Manut, Apa Bedanya dengan Orde Baru?

PDI-P, kata dia, tetap akan mendukung kebijakan yang dianggap baik, tetapi juga menyampaikan kritik, masukan, atau pandangan berbeda jika diperlukan.

“Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi,” ucap dia.

“Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” ujar dia.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Deddy juga mengaku kerap mendengar keluhan dari sesama anggota DPR yang merasa tidak leluasa menyampaikan pandangan karena posisi partainya berada dalam pemerintahan.