JAKARTA,KOMPAS - Setelah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Golkar, kini giliran Partai Demokrat menyoroti sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P sebagai penyeimbang pemerintah. Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu berpandangan bahwa dalam demokrasi yang sehat, rakyat berhak mengetahui secara jelas posisi politik setiap partai politik.
"Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, termasuk yang disampaikan PKB dan sejumlah partai lainnya mengenai posisi politik PDI-P, Demokrat menilai kejelasan sikap politik penting untuk menghindari tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2026) malam.
Publik, lanjutnya, juga berhak mengetahui secara jelas apakah PDI-P memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Polemik menyangkut sikap politik PDI-P itu bermula dari kehadiran politisi partai tersebut, Andi Widjajanto, dalam demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Demonstrasi yang digelar pada pertengahan Juni 2026 tersebut, menuntut perbaikan kondisi ekonomi dan mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah.
Kehadiran Andi lantas ditafsirkan merepresentasikan PDI-P dan membuat Ketua Fraksi PKB di DPR Jazilul Fawaid mendesak PDI-P untuk mengambil sikap yang tegas dan tidak bersikap abu-abu. Ia meminta PDI-P untuk secara jelas memosisikan diri, apakah sepenuhnya berada di jalur oposisi atau tidak.
Senada dengan Jazilul, Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji juga mempertanyakan sikap yang diambil oleh PDI-P ihwal penyeimbang pemerintah. Menurut dia, wujud dari peran penyeimbang itu perlu diperjelas.
Lebih lanjut menurut Herzaky, tidak ada yang salah dengan pilihan politik yang diambil oleh PDI-P. Berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan pilihan yang sah dan terhormat dalam sistem demokrasi.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDI-P mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” tambahnya.
Menurut Demokrat, pengalaman menunjukkan bahwa posisi politik yang jelas akan memudahkan rakyat memahami arah perjuangan partai sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politiknya.
“Demokrat pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Saat itu, kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas, sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” tambahnya.
Demokrat juga menghormati pernyataan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira yang menyebut PDI-P sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan Kongres PDI-P. Namun, menurut Demokrat, pernyataan tersebut perlu tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat.
“Jika PDI-P memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi,” kata Herzaky.
Demokrat meyakini bahwa demokrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara partai-partai yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.
“Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya,” ujar Herzaky.
Karena itu, Demokrat berharap PDI-P dapat menegaskan dan menjalankan posisi politiknya secara konsisten demi memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu,” pungkasnya.
Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menengarai sorotan sejumlah partai politik terhadap posisi politik PDI-P tak terlepas dari kalkulasi politik menuju Pemilu 2029.
Menurutnya, selama ini, PDI-P berada pada posisi yang relatif menguntungkan. Di satu sisi, PDI-P dapat mengkritik pemerintah ketika muncul kebijakan yang mendapat penolakan publik. Namun di sisi lain, komunikasi politik dengan pemerintah tetap terjaga dengan baik.
"Posisi seperti ini membuat PDI-P memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Ketika ada kebijakan yang tidak populer, PDI-P bisa mengambil jarak. Tetapi ketika ada momentum politik yang menguntungkan, PDI-P tetap memiliki akses komunikasi dengan pemerintah," kata Arifki.
Kondisi itu juga membuat PDI-P berpeluang menyerap sebagian ceruk pemilih yang kritis terhadap pemerintah. Sementara partai-partai dalam koalisi parpol pendukung pemerintah harus ikut menanggung konsekuensi politik dari berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Arifki menilai semakin lama PDI-P mempertahankan posisi politik yang fleksibel tersebut, semakin tinggi pula daya tawar politik partai berlambang banteng itu dalam konfigurasi kekuasaan nasional.
"Posisi tawar PDI-P berpotensi semakin mahal karena tetap menjadi faktor yang diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun partai-partai koalisi. Situasi ini tentu membuat partai-partai yang sudah berada di dalam pemerintahan harus terus menghitung berbagai kemungkinan perubahan peta politik ke depan," ucapnya.
Karena itu, Arifki melihat sorotan sejumlah parpol pada sikap politik PDI-P bukan sekadar meminta kejelasan sikapnya. Lebih jauh, hal itu mencerminkan kegelisahan sebagian partai koalisi terhadap meningkatnya daya tawar politik PDI-P yang saat ini berada di luar pemerintahan tetapi tetap memiliki akses dan pengaruh dalam dinamika politik nasional.
