Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi tekanan dari sejumlah anggota kongres dan kelompok pro-Israel untuk menyerahkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terbaru dengan Iran kepada kongres sebagaimana diatur dalam Iran Nuclear Agreement Review Act atau INARA.
Desakan tersebut muncul setelah pemerintah Trump menyepakati sebuah memorandum dengan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik antara AS, Israel, dan Iran, sekaligus membuka jalan bagi perundingan baru terkait program nuklir Teheran.
Salah satu tokoh yang pertama kali meminta agar kesepakatan itu dikaji Kongres adalah Senator Partai Republik Lindsey Graham.
"Berdasarkan undang-undang kami, setiap kesepakatan nuklir dengan Iran akan dikirim ke kongres untuk ditinjau dan dilakukan pemungutan suara. Saya berharap dapat meninjau produk akhirnya," tulis Lindsey Graham dikutip melalui Aljazeera, Sabtu (20/6/2026).
INARA, yang disahkan pada tahun 2015 saat pemerintahan Barack Obama merundingkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), mewajibkan presiden menyerahkan setiap kesepakatan terkait program nuklir Iran kepada kongres dalam waktu 5 hari setelah disepakati.
Setelah dokumen diserahkan, kongres memiliki waktu 30 hari untuk melakukan peninjauan dan dapat mengeluarkan resolusi persetujuan.
Baca Juga
- Setelah Iran, Trump Alihkan Fokus ke Program Nuklir Korea Utara
- OPINI: 14 Butir MoU, Iran Menang Besar, AS Menyelamatkan Muka, Israel dan Oposisi Iran Tersisih
- Ini 14 Poin Kesepakatan Damai AS-Iran, dari Buka Selat Hormuz hingga Senjata Nuklir
Namun, resolusi tersebut masih dapat diveto oleh presiden sehingga memerlukan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres untuk membatalkannya.
Perdebatan muncul karena memorandum terbaru antara AS dan Iran tidak hanya mencakup isu nuklir, tetapi juga menjanjikan penghentian konflik, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan blokade pelabuhan Iran, hingga pelonggaran sanksi terhadap sektor energi Iran.
Kesepakatan itu juga menetapkan kedua negara akan mempertahankan status quo program nuklir selama proses negosiasi berlangsung, sementara Iran akan mengurangi tingkat pengayaan uranium tinggi dengan cara yang masih akan dibahas.
Meski Trump sempat menyatakan terbuka untuk menyerahkan kesepakatan tersebut ke kongres, hingga kini pemerintahannya belum mengambil langkah resmi.
"Saya menyukai gagasan itu. Maksud saya, siapa yang tidak menyetujuinya?" kata Trump kepada wartawan awal pekan ini.
Sejumlah pakar hukum menilai memorandum tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam INARA sehingga wajib ditinjau kongres.
Mantan penasihat hukum Gedung Putih era Obama Tess Bridgeman menilai aturan itu berlaku terhadap MoU terbaru maupun perjanjian yang mungkin dicapai pada masa mendatang.
Namun, Bridgeman juga berpendapat INARA seharusnya dicabut karena berisiko menghambat proses diplomasi.
"INARA bukanlah cara yang tepat bagi Kongres untuk terlibat dalam program nuklir Iran, dan hal tersebut bahkan lebih benar lagi saat ini," tulisnya dalam artikel di forum kebijakan Just Security.
Pandangan serupa disampaikan profesor hukum dari Harvard Law School Jack Goldsmith. Menurutnya, komitmen Trump untuk segera mencabut sanksi terhadap industri minyak Iran berpotensi bertentangan dengan ketentuan INARA.
"Saya rasa presiden tidak mempunyai wewenang berdasarkan hukum dalam negeri untuk mengeluarkan keringanan ini," tulis Goldsmith.
Meski demikian, Goldsmith mencurigai kongres maupun lembaga-lembaga hukum akan memaksa Trump untuk mematuhi ketentuan tersebut.
Perdebatan mengenai INARA juga memunculkan tudingan kemunafikan politik. Sejumlah senator Demokrat menilai Partai Republik sebelumnya tidak terlalu mempermasalahkan keterlibatan Kongres ketika Trump melancarkan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan legislatif.
Senator Demokrat Chris Van Hollen menilai sikap terbaru sejumlah anggota Partai Republik menunjukkan standar ganda.
"Senator Partai Republik yang awalnya sejalan dengan tugas konstitusional mereka dalam memulai perang melawan Iran tiba-tiba menuntut agar kongres berperan dalam menghentikan perang tersebut. Banyak sekali penghasutan perang yang terjadi," ucap Van Hollen.
Kelompok pro-Israel seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan Jewish Institute for National Security of America (JINSA) juga menjadi pihak yang paling vokal mendesak keterlibatan kongres.
Hingga kini, belum jelas apakah Trump akan mematuhi ketentuan INARA atau memilih melanjutkan pendekatan yang selama ini memperluas interpretasi kewenangan presiden dalam urusan luar negeri dan keamanan nasional.
Namun, polemik tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam membahas politik AS terkait hubungan dengan Iran dalam beberapa bulan mendatang.
