Jakarta, VIVA – Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa, menjelaskan alasan di balik aksi protes sejumlah investor dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, aksi tersebut muncul karena ratusan SPPG yang harusnya sudah beroperasi setelah memenuhi tahapan persyaratan PKS di wilayah 3T Terpencil, hingga kini belum memperoleh kepastian operasional meskipun seluruh proses pembangunan dan persiapan telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Herwil mengatakan, sejak awal para investor menerima penugasan untuk membangun SPPG berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang diterbitkan BGN. Mereka kemudian membangun fasilitas tersebut, dengan menggunakan dana pribadi maupun pinjaman tanpa menggunakan anggaran negara.
“Kami membangun karena melihat masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis. Niat kami hanya untuk membangun dan mendukung program pemerintah, bukan untuk memperjualbelikan titik atau fasilitas yang dibangun,” kata Herwil dalam keterangannya, Sabtu, 20 Juni 2026.
- Dokumentasi BGN.
Dia menjelaskan, membangun fasilitas di wilayah terpencil memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan, mulai dari keterbatasan akses hingga tingginya biaya logistik.
Menurut APGI 3T, sebagian besar pembangunan telah diselesaikan sejak Oktober hingga Desember 2025. Namun hingga saat ini, banyak pengelola yang belum memperoleh kepastian mengenai aktivasi operasional SPPG yang telah dibangun.
“Dana pembangunan berasal dari modal pribadi dan pinjaman. Banyak komitmen yang harus kami penuhi kepada pekerja maupun pihak yang terlibat dalam pembangunan. Namun sampai saat ini belum ada kepastian operasional,” ujar Herwil.
APGI 3T mencatat, sebanyak 645 SPPG wilayah terpencil telah menyelesaikan pembangunan, appraisal, verifikasi, pembukaan virtual account, penetapan kepala SPPG, hingga menerima draft perjanjian kerja sama dan dinyatakan siap operasional. Nilai investasi yang telah direalisasikan diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 triliun.
Karena itu, APGI 3T mendesak BGN segera memberikan kepastian operasional terhadap seluruh SPPG yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
"Agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan masyarakat di wilayah 3T," ujarnya.
