Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjadi salah satu panelis dalam forum tahunan Indonesia Summit 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Indonesia Summit 2026 diselenggarakan selama dua hari dan menghadirkan para pembicara nasional, mulai dari menteri, pejabat tinggi, hingga para tokoh publik. Sejumlah kepala daerah juga turut hadir, di antaranya Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam acara yang dibuka Gubernur Jakarta Pramono Anung tersebut, Ipuk berbicara tentang digitalisasi pemerintahan bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan.
Pada sesi bertema “Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology for Inclusive Growth”, Ipuk memaparkan kesuksesan proyek percontohan Perlinsos (Perlindungan Sosial) Digital yang dicanangkan pemerintah pusat di Kabupaten Banyuwangi.
Ipuk mengaku program Perlinsos Digital tersebut mampu memberikan data akurat tentang kondisi penerima bantuan sosial secara real time.
“Para penerima bansos secara digital telah diketahui kondisinya melalui data yang terintegrasi. Sehingga tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan, fiktif, dan lain sebagainya,” kata Ipuk.
Ipuk menjelaskan, keberhasilan penerapan Perlinsos Digital itu bukan tanpa tantangan. Akses internet yang belum merata menjadi kendala dalam penerapan digitalisasi layanan publik. Akan tetapi, dengan komitmen dan kebersamaan yang kuat, kendala tersebut dapat diatasi.
“Di Banyuwangi tidak sedikit titik-titik blank spot internet, seperti di kawasan perkebunan atau pegunungan. Namun, dengan kerja keras seluruh tim, kendala itu bisa disiasati. Kuncinya komitmen dan gotong royong,” ungkap Ipuk dalam sesi diskusi yang dipandu jurnalis senior Uni Lubis.
Keberhasilan Banyuwangi menjalankan proyek percontohan Perlinsos Digital tersebut mendapat apresiasi dari Luhut Binsar Panjaitan. Upaya transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan itu dinilai mampu menutup celah terjadinya kesalahan hingga potensi korupsi.
Saat ini, terang Luhut, pemerintah memanfaatkan artificial intelligence (AI) untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan data lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Ke depan akan semakin transparan. Semua mata bisa melihatnya. Jadi nanti KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan karena sudah diketahui sejak awal jika terjadi upaya-upaya koruptif,” tegasnya. [kun]
