jpnn.com, JAKARTA - Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan langkah pemerintah menertibkan lahan milik negara sudah berada di jalan yang benar.
Apalagi, penertiban dilakukan bukan semata untuk memuluskan program Presiden Prabowo Subianto, namun untuk kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Maruarar Sirait Sisihkan Rp 5 Miliar dari Kocek Pribadi untuk Dana Abadi UI
Satu hal yang disoroti adalah upaya penertiban yang dilakukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Di atas lahan yang diklaim PT KAI itu, rencananya bakal dibangun rumah susun (rusun) subsidi untuk masyarakat.
BACA JUGA: Maruarar Luncurkan Program 3 Juta Rumah, Kepuasan terhadap Presiden Terdongkrak
"Pemerintah harus tegas jika memang itu merupakan lahan milik negara. Selama berpegang pada aturan hukum, tentunya tak menjadi persoalan," ujarnya, Sabtu (20/6).
Menurut Iwan, pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait juga sudah sangat gamblang terkait dengan persoalan lahan tersebut.
Kata Iwan, Ara dengan tegas menyatakan bahwa negara 'tidak boleh kalah.'
BACA JUGA: Menteri Maruarar Tambah Kuota Rumah Subsidi Jember Jadi 10 Ribu Unit
Kementerian ATR/BPN belakangan juga membeberkan data sejarah lahan yang menunjukkan sertifikat HPL Nomor 17 dan 19 mutlak atas nama PT KAI sejak era Djawatan Kereta Api (1988).
Di sisi lain, Ormas GRIB Jaya menyatakan lahan itu milik ahli waris Sulaeman Effendi berdasarkan Eigendom Verponding 1923.
"Kalau memang ada pihak yang merasa bersengketa, tentu ada jalur resmi yang bisa ditempuh," tuturnya.
Proses sengketa ini, lanjut Iwan, harus diselesaikan dengan jalur komunikasi yang baik. Sehingga, pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menerima informasi secara utuh dan tidak setengah-setengah.
"Kedepankan komunikasi, kepala dingin, jangan sampai ada bentrok yang justru akan merugikan semua pihak. Masyarakat juga harus jernih, bahwa ini dilakukan untuk program yang memang pro rakyat," pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
