Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia meniru gerakan pemilahan sampah yang saat ini dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut dia, langkah Jakarta dapat menjadi model dalam menyelesaikan persoalan sampah nasional yang selama ini masih didominasi sistem pembuangan terbuka atau open dumping.
Open dumping adalah metode pengelolaan sampah dengan cara membuang atau menumpuk sampah begitu saja di ruang terbuka tanpa adanya proses pengolahan, pemilahan, maupun penutupan tanah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Zulhas mengapresiasi langkah cepat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menerbitkan aturan pemilahan sampah dan langsung menggerakkan implementasinya hingga tingkat RT dan RW.
"Baik, Saudara-saudara. Sungguh kami memberikan apresiasi, penghargaan yang tinggi, Gubernur DKI, Mas Pram, bergerak cepat. Baru bulan lalu melahirkan Pergub, lanjut sekarang gerakan masif melalui RT/RW untuk pemilahan sampah. Pemilahan sampah itu kata kunci, ya, kata kunci," kata Zulhas usai menghadiri Apel Siaga "Jaga Jakarta Pilah Sampah" di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).
Menurut dia, persoalan sampah tidak akan pernah selesai apabila masyarakat masih mencampur seluruh jenis sampah sebelum dibuang.
"Kita tidak bisa lagi seperti yang lalu, sampah ditaruh, campur, terus dibuang open dumping begitu, itu enggak akan selesai-selesai. Kalau kita bisa memilah, maka dengan cepat lainnya urusan bisa kita selesaikan," ujarnya.
Zulhas mengatakan pemerintah pusat bahkan akan menjadikan Jakarta sebagai contoh bagi daerah lain dalam mengelola sampah.
"Melihat DKI yang seperti ini, saya optimis. Untuk daerah-daerah lain, saya sudah meminta kepada Deputi Menko Pangan, karena saya diminta oleh Presiden sebagai Ketua Satgas untuk menyelesaikan masalah sampah ini, agar nanti daerah-daerah lain mencontoh saja. Enggak usah pusing-pusing, contoh saja DKI yang sudah berjalan dengan bagus ini," ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak lagi memperbolehkan praktik open dumping, termasuk di TPST Bantargebang yang selama puluhan tahun menjadi tempat pembuangan sampah Jakarta.
"Iya, memang yang disampaikan Pak Gubernur harus kita lakukan. Karena open dumping udah enggak boleh. Jadi nanti seperti Bantargebang akan ditutup, enggak boleh lagi. Sehingga sampah itu di tiap tempat harus selesai. Kalau open dumping masih seperti sekarang, tentu akan kena penalti. Ada undang-undang sekarang," kata Zulhas.
Menurutnya, pemerintah menargetkan persoalan sampah di Bantargebang dapat diselesaikan melalui pembangunan fasilitas insinerator yang mengubah sampah menjadi energi listrik.
"Insyaallah 2028 Jakarta selesai melalui insinerator Bantargebang. Beberapa daerah lain, pertama nanti akan dilaunching, diumumkan, sudah jadi, yang pakai insinerator itu di Sumatera Selatan, Oktober. Mudah-mudahan nanti Presiden yang akan meresmikan," ujarnya.
Ingub Pemilahan SampahDalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Pemprov DKI telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan gerakan pemilahan sampah dari sumber.
Pramono juga mengungkapkan, Jakarta akan memiliki tiga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), masing-masing di Bantargebang, Tanjungan, dan Sunter. Selain itu, RDF Rorotan dan RDF Bantargebang tetap dioperasikan untuk membantu pengolahan sampah.
"Yang kedua, kami secara resmi sudah berkoordinasi dengan Bapak Menko dan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Jakarta akan mempunyai tiga pembangkit listrik tenaga sampah, yang pertama di Bantar Gebang, yang kedua di Tanjungan, yang ketiga di Sunter. Selain itu, RDF Rorotan dan RDF Bantar Gebang tetap akan dilanjutkan, maka neraca sampah di Jakarta yang 9.000 (Ton) per hari, mudah-mudahan di tahun depan, Bapak Menko, sudah akan tertangani dengan baik," kata Pramono.
Ia juga mengaku terkejut dengan antusiasme warga dalam menjalankan program pemilahan sampah yang baru berjalan beberapa waktu terakhir.
"Terus terang saja, secara signifikan, saya juga surprise karena gerakan sampah di Jakarta ini ternyata masif sekali. Kenapa masif sekali? Banyak RT-RT yang bahkan seperti Rorotan, Cilincing, itu sudah jauh lebih maju dari yang saya perkirakan," ujar Pramono.
Menurut dia, sejumlah lingkungan warga telah melakukan pemilahan sampah organik untuk budidaya maggot, pakan ikan, hingga pengolahan pupuk.
Karena itu, Pemprov DKI berencana membuka kawasan pengelolaan sampah organik seluas sekitar 90 hektare di Ciangir.
"Maka kami untuk di Ciangir, segera akan membuka, kita mempunyai ladang lahan di sana kurang lebih 90 hektar untuk pengembangan yang untuk organik tetapi untuk maggot dan juga untuk pupuk dan sebagainya," kata Pramono.
Sebelumnya, dalam sambutannya, Pramono menyebut Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah per hari. Sementara itu, timbunan sampah di TPST Bantargebang disebut telah mencapai sekitar 55 juta ton dengan ketinggian mencapai 60 meter.
Melalui gerakan pemilahan sampah dari sumber serta pembangunan berbagai fasilitas pengolahan sampah, Pemprov DKI menargetkan hanya sampah residu yang nantinya dikirim ke Bantargebang.
