JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai sorotan dan kritik sejumlah partai koalisi pemerintah terhadap PDI-P merupakan dinamika yang wajar dalam politik pasca-Pilpres 2024.
Menurutnya, hal tersebut risiko bagi partai politik yang kalah dalam pilpres. Terlebih, PDI-P tidak menegaskan posisi politiknya di dalam atau di luar pemerintah.
Baca juga: Soroti Partai Penyeimbang PDI-P, Golkar: Kritik Harus Matang dan Solutif
“Apa yang bisa dimaknai dari keroyokan tiga partai koalisi ini? Tentu karena PDIP kalah pilpres dan tidak mau tegas gabung pemerintah. Begitulah nasib kalah pilpres, digebuk dan ditinggal sendirian. Coba kalau PDIP menang pilpres, mana berani ngeroyok,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com, pada Minggu (21/6/2026).
Adi menilai, di kalangan partai koalisi, PDI-P dianggap kerap mengkritik pemerintah di tengah situasi yang sedang tidak mudah.
Baca juga: PDI-P Melawan: Sentil Golkar Urusi Listrik hingga Ungkit Rezim Orde Baru
“Bagi tiga politisi partai koalisi itu PDI-P sepertinya dituding menari di atas penderitaan pemerintah saat ini,” sambungnya.
Meski demikian, Adi mengatakan, banyak pihak yang berharap PDI-P sepenuhnya menjadi oposisi mengingat kelompok kritis semakin lemah.
“PDI-P punya DNA oposisi jitu seperti di era SBY,” ujarnya.
Adi juga mengatakan, banyak pihak berpendapat bahwa yang berhak mendesak PDIP menjadi oposisi adalah Gerindra.
“Banyak yang menegaskan bahwa yang berhak mendesak PDI-P itu hanyalah Gerindra sebagai partai pemenang pilpres dan bos koalisi,” ucap dia.
Sebelumnya, Partai Golkar ikut menanggapi soal sikap dan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan disorot oleh elite PKB.
Baca juga: PDI-P: Negara yang Seluruh Parpolnya Dalam Pemerintahan hanya di Otoriter
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji mengatakan bahwa secara posisi, PDI-P memang tidak bergabung dalam pemerintahan.
Namun, pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain.
“Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Ramai-ramai Parpol Menyoal Posisi PDI-P Terhadap Pemerintahan Prabowo
Meski begitu, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDI-P.
“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” pungkasnya.
