Bisnis.com, JAKARTA — pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu kelancaran produksi, distribusi, hingga kepastian operasional perusahaan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian serius pelaku usaha.
Berdasarkan komunikasi Apindo dengan pelaku usaha di sejumlah daerah dan kawasan industri, gangguan listrik berpotensi menghambat aktivitas operasional perusahaan.
"Memang terdapat kekhawatiran, terutama karena gangguan atau pemadaman listrik dapat menghambat proses produksi, menunda penyelesaian pesanan, mengganggu jadwal pengiriman, serta menambah biaya operasional," katanya saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).
Menurut Shinta, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa berhentinya aktivitas produksi selama pemadaman berlangsung. Bagi industri yang mengandalkan proses produksi berkelanjutan, gangguan listrik dapat memicu biaya tambahan yang lebih besar.
Dia menjelaskan, perusahaan harus menanggung biaya restart mesin, penggunaan generator set (genset), tambahan konsumsi bahan bakar, hingga risiko kerusakan bahan baku maupun barang dalam proses produksi. Selain itu, keterlambatan pemenuhan kontrak kepada pembeli juga berpotensi terjadi apabila gangguan listrik berlangsung berulang.
Baca Juga
- Kadin: Pemadaman Listrik Berulang Ganggu Iklim Investasi Manufaktur
- Pemadaman Listrik Jawa, Industri Baja Terancam Kehilangan Produksi 1.200 Ton
- YLKI Soroti Pemadaman Listrik Bergilir, Desak Prabowo Turun Tangan
"Sektor yang paling rentan terdampak umumnya adalah sektor yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan kontinyu," ujarnya.
Tidak hanya industri besar, Shinta menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai menghadapi risiko yang tidak kalah besar. Banyak pelaku UMKM belum memiliki kapasitas maupun sumber daya untuk menyediakan pasokan listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.
Akibatnya, gangguan listrik berpotensi menekan produktivitas usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah.
Apindo pun meminta pemerintah segera menemukan solusi atas kondisi tersebut. Di sisi lain, organisasi pengusaha itu mendorong penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Shinta menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap kecukupan cadangan daya, keandalan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, ketersediaan energi primer, hingga sistem mitigasi saat terjadi gangguan.
Menurutnya, bagi pelanggan industri dan kawasan industri, aspek komunikasi juga menjadi faktor penting. Pelaku usaha membutuhkan pemberitahuan dini serta respons yang cepat agar dapat menyesuaikan jadwal produksi dan meminimalkan kerugian.
"Untuk pelanggan industri dan kawasan industri, pemberitahuan dini, kanal komunikasi yang jelas, serta respons yang cepat tanggap dibutuhkan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan jadwal produksi, mengamankan bahan baku, mengatur tenaga kerja, dan meminimalkan kerugian operasional," katanya.
Lebih lanjut, Apindo mengingatkan bahwa keandalan pasokan listrik tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan operasional harian perusahaan, tetapi juga terhadap persepsi investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia.
Hal itu terutama berlaku bagi sektor manufaktur, kawasan industri, dan industri berbasis teknologi yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan berkesinambungan.
Karena itu, Apindo berharap pemerintah dan PT PLN (Persero) memperkuat koordinasi untuk memastikan pemulihan berlangsung cepat sekaligus mencegah gangguan serupa terjadi kembali.
"Listrik merupakan prasyarat utama kegiatan ekonomi. Karena itu, mitigasi, transparansi, dan percepatan pemulihan menjadi sangat penting agar dampaknya terhadap kegiatan usaha dapat diminimalkan dan tidak kontra-produktif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," ujar Shinta.
Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Indonesia (ESI) Ahmad Zuhdi menambahkan, di tengah munculnya gangguan pasokan listrik, pemerintah dinilai perlu bergerak cepat dan merancang kebijakan yang optimal baik untuk jangka pendek maupun perbaikan struktural dalam jangka panjang.
Dalam jangka pendek, Zuhdi mengatakan pemerintah perlu segera meningkatkan stok batubara pada PLTU yang saat ini kekurangan karena berbagai Faktor. Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah dan PLN perlu mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi pembangkit.
"Pemerintah dan PLN harus menyadari kalau bergantung besar pada PLTU akan memberikan peluang untuk kejadian ini terulang lagi. Dibutuhkan diversifikasi ke sumber lain dan penguatan seluruh ekosistem pendukung seperti integrasi grid, dan sistem penyimpanan energi yang intermittent," katanya.
