REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta sekolah swasta untuk membuka akses pendidikan bagi murid ekonomi menengah ke bawah yang belum diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027. Terjalinnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sekolah swasta menjadi hal penting untuk menjamin murid melanjutkan sekolah ke SMA dan SMK.
Dedi pun berharap, anggaran yang akan disediakan Pemprov Jabar untuk membiayai murid bersekolah di sekolah swasta dapat disepakati oleh yayasan sekolah swasta. Pemprov Jabar berencana membantu biaya pendidikan murid di sekolah swasta sebesar Rp 2,7 juta pada tahun pertama.
"Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau," ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Jumat (19/6/2026).
Tanpa peran sekolah swasta, anak-anak dengan latar belakang ekonomi tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri berpotensi tak melanjutkan sekolah. KDM menegaskan, sebagai gubernur, ia berupaya hal itu tidak terjadi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia berharap, murid yang ekonominya tidak mampu dapat memiliki akses pendidikan yang sama seperti murid dengan latar belakang keluarga mampu. Beberapa murid dengan latar belakang ekonomi mampu, kata Dedi, telah memantapkan langkahnya bersekolah di sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027. Sementara itu, sejumlah murid lain yang terpetakan dalam SPMB 2026 akan bersekolah di sekolah negeri.
