Pantau - Pemerintah memutuskan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite, Bio-Solar, dan LPG 3 kilogram, guna menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas, terutama karena sektor transportasi publik dan distribusi barang masih didominasi penggunaan BBM bersubsidi.
Menurut Abdul Rahman, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi penting untuk menjaga daya beli masyarakat, menahan laju inflasi, serta mengurangi tekanan ekonomi terhadap masyarakat.
Kenaikan Pertamax Dinilai Tidak Berdampak Besar pada Inflasi
Abdul Rahman menjelaskan distribusi barang dan jasa di Indonesia mayoritas masih menggunakan BBM bersubsidi sehingga kenaikan harga Pertamax tidak akan berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok.
Ia menilai dampak penyesuaian harga Pertamax terhadap inflasi nasional relatif terbatas karena transportasi publik dan angkutan barang masih bergantung pada BBM bersubsidi.
Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti nilai keekonomian energi, termasuk dipengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia, pergerakan Indonesian Crude Price (ICP), dinamika geopolitik internasional, serta konflik di kawasan Selat Hormuz yang mendorong kenaikan harga minyak global.
Abdul Rahman menyebut menahan harga Pertamax terlalu lama di bawah nilai keekonomian dapat meningkatkan beban keuangan PT Pertamina maupun pemerintah.
Menurutnya, konsumen Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan pola konsumsi energi mereka.
Pasokan BBM Bersubsidi Harus Tetap Terjaga
Abdul Rahman mendorong pemerintah memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di seluruh daerah tetap terjaga agar tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ia juga meminta pemerintah mengantisipasi gangguan aktivitas masyarakat akibat keterbatasan pasokan energi.
Selain menjaga pasokan BBM bersubsidi, pemerintah didorong memperkuat berbagai paket kebijakan ekonomi berupa insentif bagi masyarakat, dukungan terhadap aktivitas usaha, serta program yang mampu menjaga daya beli kelas menengah.
Menurut Abdul Rahman, kelas menengah merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional sehingga daya beli kelompok tersebut perlu terus diperkuat di tengah tantangan ekonomi global.
